Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2019

Title PADMA DESAK MENAKER MEMPERCEPAT MOU DENGAN MALAYSIA
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 15 Desember 2019
https://www.beritasatu.com/ekonomi/590831/padma-desak-menaker-memperce pat-
Page/URL
mou-dengan-malaysia
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan
bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Malaysia. Keduanya juga
berkomitmen untuk menyelesaikan sejumlah prosedur penempatan dan
perlindungan PMI yang belum terselesaikan.

Komitmen tersebut terungkap dalam pertemuan Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah dan Menteri Dalam Negeri Kerajaan Malaysia, Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin
bin Hj. Mohd. Yassin, di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Beberapa poin penting yang penting dibicarakan yaitu kebijakan imigrasi seperti
Foreign Worker Centralized Management System (FWCMS), e-VDR (Visa Dengan
Rujukan), Imigration Security Clereance (ISC), usulan Indonesia dalam draft MoU
yang mencakup inisiasi penempatan melalui mekanisme One Channel Recruitment.
Kebijakan One Channel dalam rekrutmen ini sangat penting bagi Indonesia dan
Malaysia agar semua proses terkonsolidasi, terkoordinasi, dan terdata dengan baik.

Direktur Eksekutif Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma)
Indonesia, Gabriel Goa di Jakarta, Minggu (15/12/2019) mengatakan, ia
mengapresiasi upaya Menaker untuk membuat Revisi MoU Penempatan dan
Perlindungan PMI ke Malaysia yang telah berakhir sejak 2015. Termasuk upaya
membuat layanan One Channel dalam upaya perlindungan PMI agar semua proses
terkonsolidasi, terkoordinasi, dan terdata dengan baik. Karena itu, Gabriel mendesak
agar Menaker segera mempercepat MoU dengan Malaysia," ujar Gabriel.

Gabriel menjelaskan, Ida telah mendapat masukan yang salah terkait rencananya
untuk mengevaluasi kebijakan imigrasi Malaysia seperti FWCMS, e-VDR (Visa
Dengan Rujukan), dan ISC terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Karena itu
,sebagai mitra kerja, pihaknya berkewajiban memberi masukan kepada Menaker.

Menurut Gabriel, pihaknya mengetahui persis bahwa sebenarnya ada tiga kebijakan
FWCMS, ISC dan One Stop Service yang harus dibahas. "Sayangnya si pembisik
hanya menyampaikan dua kebijakan dan melupakan One Stop Service," beber
Gabriel.
Dia mengungkapkan, menurut penelusuran Padma, posisi Indonesia justru
diuntungkan dengan adanya pengetatan dokumen terkait PMI yang akan ke
Malaysia.

Dia menjelaskan, sebelum ada FWCMS, e-VDR dan ISC, PMI berangkat melalui visa

Page 31 of 176.