Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2019

kunjungan dan setelah tiba di Malaysia baru dirus visa kerjanya oleh majikan
sehingga perlindungan PMI tidak terjamin.

Dengan adanya kebijakan FWCMS, proses visa bisa 1-3 hari yang sebelumnya
mencapai tiga bulan. Hal ini berarti, PMI tidak perlu menunggu lama di
penampungan, dan cepat berangkat ke Malaysia berikut kompetensi yang
dipersyaratnya tentu sudah didapatkannya.

Keuntungan dengan adanya ISC, dapat mendeteksi lebih dini status PMI sebelum
diberangkatkan ke Malaysia. Jika dari deteksi ini diketahui PMI itu sudah black list,
maka prosesnya tidak dilanjutkan.

Gabril melanjutkan, dari perhitungannya sebelum adanya pengetatan imigrasi ini,
kerugian majikan ini sekitar Rp 25 juta per PMI. Selain itu, tanpa pengetatan
imigrasi, kalaupun ada PMI yang berhasil masuk dan bekerja di Malaysia, karena
tidak kompeten, akan menjadi sumber kekerasan majikan karena kesal sudah
membayar mahal PMI untuk datang ke Malaysia.

Data ISC yang kami dapat mencatat tahun 2018 yang berhasil mendapat lulus tes
sidik jari di Indonesia di kantor ISC di Indonesia yaitu 86.405 (95%) sementara
yang gagal 4.432 (5%). Di tahun 2019, jumlah yang berhasil tes sidik jari yaitu
74.167 (94%) dan yang gagal 4.608 (6%). "Dari data ISC selama 2 tahun ini kita
melihat ada 9.040 PMI gagal tes sidik jari. Ini berarti, P3MI tidak perlu melanjutkan
proses selanjutnya," papar Gabriel.

Gabriel mencontohkan, sebelum berangkat setiap PMI wajib direkam datanya
melalui biometrik di kantor-kantor ISC dan kantor P3MI di seluruh Indonesia. Nah,
setelah dicek datanya PMI itu bermasalah, maka hari itu juga PMI tidak akan
mendapatkan visa, Ini berarti Perusahaan Penempatan PMI tidak perlu melanjutkan
proses dokumennya.

Masukan MoU

Direkrut Padma melanjutkan terkait MoU yang diharapkan tahun 2020 akan segera
dilakukan ada beberapa point yang perlu dimasukkan.

Pertama, yaitu evaluasi kebijakan pengurusan visa di kedutaan Malaysia melalui
lembaga bernama OMNI yang meminta biaya pengantaran dokumen (one stop
service) sebesar Rp 1 juta bagi PMI.

Padma meminta agar Menaker meminta pemerintah Malaysia agar mencabut izin
one stop service karena hal ini merugikan P3MI. Apalagi one stop service selama
beroperasi lebih dari 5 tahun lebih ini setiap diundang rapat BNP2TKI maupun
Kemanaker tidak pernah mau hadir.

"One stop service ini jelas dikelola oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
Sayangnya, orang dalam Menaker tidak memberi tahu bu Menteri Ida soal ini agar

Page 32 of 176.