Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2019
P. 31
Selain kemudahan bagi UMKM, dia mengatakan perusahaan yang berinvestasi pada
riset, penelitian dan pengembangan di universitas akan diberikan insentif pajak 300
persen.
"Kalau ada yang keluarkan biaya riset, penelitian dan pengembangan di universitas
Rp1 miliar kita bebaskan pajak mereka Rp3 miliar," katanya.
Pemerintah saat ini menyusun dua RUU Omnibus Law untuk pertumbuhan ekonomi.
Omnibus Law sendiri adalah metode pembentukan undang-undang yang mengatur
dan melebur berbagai aturan multisektor dalam satu UU.
Nantinya, UU Omnibus Law ini mampu merevisi dan mencabut ketentuan yang ada
di dalam UU lain yang berbelit dan tumpang tindih.
Setidaknya ada 82 dengan 1.194 pasal yang akan dilebur menjadi dua RUU
Omnibus Law, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan.
Di dalam RUU Cipta Lapangan Kerja terdapat 11 klaster, yang meliputi
penyederhanaan perizinan, persiapan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan
pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi,
adminisrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan
proyek pemerintah serta kawasan ekonomi.
Sedangkan di RUU Perpajakan ada enam kluster meliputi pendanaan investasi,
sistem teritori, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib
pajak, keadilan iklim berusaha dan fasilitas.
Pewarta: Anom Prihantoro Editor: Masnun COPYRIGHT (c)2019 .
Page 30 of 176.
