Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020
P. 27
Judul Omnibus Law dan Masa Depan Kerja Sama Ekonomi Internasional
Indonesia
Nama Media Investor Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg9
Jurnalis *
Tanggal 2020-06-29 04:36:00
Ukuran 188x329mmk
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 92.120.000
News Value Rp 276.360.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korpo
Sentimen positive
Ringkasan
Pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara konsisten
menyatakan komitmen untuk men ciptakan dan mempertahankan iklim investasi yang stabil dan
ramah guna meningkatkan kinerja perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2020 ini, Indonesia
menempati posisi 73 di daftar negara dengan 'ease of doing business' (kondisi yang
memungkinkan kemudahan berbisnis) menurut Doing Business Index yang ditetapkan oleh Bank
Dunia.
Pemerintah Indonesia percaya bahwa investasi tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun
juga luar negeri. Sehingga, Indonesia perlu terlibat dalam kerja sama ekonomi internasional,
serta melaksanakan pembaharuan kebijakan dan infrastruktur hukum nasional.
OMNIBUS LAW DAN MASA DEPAN KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL
INDONESIA
Pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara konsisten
menyatakan komitmen untuk men ciptakan dan mempertahankan iklim investasi yang stabil dan
ramah guna meningkatkan kinerja perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2020 ini, Indonesia
menempati posisi 73 di daftar negara dengan 'ease of doing business' (kondisi yang
memungkinkan kemudahan berbisnis) menurut Doing Business Index yang ditetapkan oleh Bank
Dunia.
Pemerintah Indonesia percaya bahwa investasi tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun
juga luar negeri. Sehingga, Indonesia perlu terlibat dalam kerja sama ekonomi internasional,
serta melaksanakan pembaharuan kebijakan dan infrastruktur hukum nasional.
Indonesia sendiri selama ini telah aktif berpartisipasi dalam kerja sama ekonomi internasional,
dengan mengikatkan diri dalam berbagai perjanjian kerja sama internasional di bidang ekonomi
dan perdagangan.
Bentuk perjanjian kerja sama tersebut antara lain adalah Perjanjian Perdagangan Bebas (Free
Trade Agreetnent) dengan nega-ra-negara lain (seperti Indonesi-a-Japan Economic Partnership
Agreement) maupun organisasi
26
