Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 145

Title          DPR MINTA OMNIBUS LAW JANGAN HANYA JADI SURGA UNTUK INVESTOR
               Media Name     fajar.co.id
               Pub. Date      22 Januari 2020
                              https://fajar.co.id/2020/01/22/dpr-minta-omnibus-law-jangan-hanya-jadi -surga-untuk-
               Page/URL
                              investor/
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative



















               Pemerintah akan membuat UU Omnibus Law. Salah satu tujuan utamanya adalah
               untuk memperbaiki iklim investasi. Karena itu, untuk tahap awal prioritas
               pemerintah adalah RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Sistem Perpajakan.

               RUU ini ditargetkan tuntas pembahasannya dalam 100 hari ke depan, meski hingga
               saat ini drafnya belum disampaikan ke DPR.

               Anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid mengatakan, berdasarkan rapat Komisi IX DPR
               dengan sejumlah perwakilan buruh, beberapa waktu lalu, para serikat buruh
               menghawatirkan adanya UU Omnibus Law ini akan merugikan para pekerja. Di
               antaranya mengenai aturan soal pesangon jika buruh diberhentikan dari
               pekerjaannya.

               Kemudian soal tenaga kerja asing dan juga sistem outsourcing.
               Dari berbagai diskusi yang dilakukan, Anwar menilai UU Cipta Lapangan kerja ini
               lebih banyak berorientasi pada kemudahan berinvestasi. Padahal, menurutnya yang
               harus diperhatikan adalah bagaimana UU ini bisa menjadi surga bagi semua orang,
               baik bagi pemerintah, investor dan juga surga bagi buruh.

               "Ini yang harus dicari. Kalau dalam draf yang beredar ini kan hanya menjadi surga
               bagi investor, tapi mengebiri buruh. Kalau saya sih berharap suapaya UU Cipta
               Lapangan Kerja ini bisa menciptakan surga bagi ketiganya," ujarnya di Kompleks
               Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 22 Januari.

               Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, bagi pemerintah jika buruh
               diperhatikan kesejahteraannya maka ke depan tidak ada lagi demo-demo buruh
               seperti yang selama ini terjadi. Dia mencontohkan sistem perburuhan di Jepang
               yang mengatur kepentingan buruh dan juga investor sehingga buruh merasa
               memiliki perusahaannya.





                                                      Page 144 of 152.
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150