Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 150
Ketiga, mengoptimalkan peran dan fungsi LPH, auditor halal, dan penyedia halal
untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi halal. Maka sejumlah persyaratan,
prosedur, dan mekanismenya akan disesuaikan.
Keempat, sanksi administratif dan sanksi pidana. Arahnya untuk mendorong pelaku
usaha agar melakukan sertifikasi halal.
"Jadi pendekatan yang dikedepankan adalah persuasif dan edukatif. Karena itu,
dalam pembahasan kami menghindari sanksi pidana, hanya sanksi administratif,"
ujar Mastuki.
Mastuki menjelaskan, ada banyak pasal dalam UU JPH yang dibahas dan akan
mengalami penyesuaian. Beberapa pasal yang dimaksud di antaranya pasal 1, 7, 10,
13, 14, 22, 27-33, 42, 44, 48, 55, 56, dan 58. Dia menegaskan pasal 4 tentang
kewajiban sertifikasi halal bagi produk, tidak jadi pembahasan.
Page 149 of 152.
