Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 147
Title ATURAN SERTIFIKASI HALAL YANG IKUT TERKOREKSI OMNIBUS LAW
Media Name republika.co.id
Pub. Date 22 Januari 2020
https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/20/01/22/q4h zwm409-
Page/URL
aturan-sertifikasi-halal-yang-ikut-terkoreksi-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
ATURAN SERTIFIKASI HALAL YANG IKUT TERKOREKSI OMNIBUS LAW
Publik sempat dihebohkan oleh beredarnya draf Omnibus Law tentang Cipta
Lapangan Kerja yang menghapus sejumlah pasal dalam UU Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal. Dalam draf yang beredar di kalangan wartawan,
Selasa (21/1), penghapusan tersebut tertulis dalam pasal 552 draf Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja yang mengakibatkan sertifikasi halal sebuah produk tidak
wajib hukumnya.
"Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 552 draf Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja yang diterima Republika.co.id, Selasa (21/1).
Pasal-pasal dalam UU 22/2014 yang dibuldoser oleh Omnibus Law adalah Pasal 4,
Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44.
Namun, draf Omnibus Law yang beredar itu sudah dibantah oleh pemerintah.
Menurut Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono, RUU tersebut bisa
dipastikan bukan draf resmi dari pemerintah, sehingga tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Susiwijono menuturkan, draf RUU yang sedang dalam proses finalisasi berjudul
Cipta Lapangan Kerja. Sedangkan, draf RUU yang beredar berjudul Penciptaan
Lapangan Kerja.
"Sudah dipastikan bukan dari pemerintah," tuturnya dalam siaran pers yang diterima
Republika.co.id, Selasa (21/1).
Selain itu, Susiwijono menamabahkan, Kemenko Bidang Perekonomian juga tidak
pernah menyebarluaskan draf RUU Omnibus Law dalam bentuk apa pun sampai
proses pembahasan selesai. Sesuai mekanisme penyusunan Undang-Undang (UU),
Susiwijono mengatakan, pemerintah sudah merampungkan substansi RUU Cipta
Lapangan Kerja. Draf itu juga telah diusulkan oleh Pemerintah kepada Badan
Legislasi Nasional DPR RI untuk dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional.
"Berdasarkan informasi jadwal Sidang di DPR RI, hari ini DPR RI akan menetapkan
Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020," katanya.
Setelah DPR RI menetapkan RUU Cipta Lapangan Kerja tercantum dalam Daftar
Prolegnas Prioritas Tahun 2020, pemerintah segera menyiapkan Surat Presiden
(Surpres) kepada Ketua DPR RI.
Page 146 of 152.
