Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 149
draf yang kemudian abal-abal dalam artian belum ada draf resmi yang disampaikan
oleh pemerintah ke DPR terkait dengan Omnibus Law," ujar Puan di Kompleks
Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).
Puan mengaku tidak mengetahui asal muasal draf yang sempat beredar kemarin. Ia
kembali menegaskan bahwa DPR RI belum menerima draf itu secara resmi dari
pemerintah selaku pengusul.
"Jadi kalau ada yang beredar itu saya enggak tahu dari mana asalnya atau Berasal
dari mana sehingga kemudian menimbulkan salah persepsi ataupun spekulasi yang
tidak mendasar," katanya.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rieke Dyah Pitaloka menyebut poin -
poin dalam Omnibus Law masih bisa dibahas baik oleh parlemen maupun
pemerintah. Pembahasan itu dinilai Rieke perlu apabila terdapat hal-hal yang
menjadi sorotan publik.
"Tidak menutup kemungkinan bahwa ada hal-hal yang harus dibahas lagi kalau itu
menyangkut hal yang sangat urgent tidak ada larangan untuk membahasnya," ujar
Rieke di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).
Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH) Mastuki menegaskan sertifikasi halal sifatnya tetap wajib. Menurutnya,
kewajiban sertifikasi halal tidak dibahas di RUU Omnibus Law meski Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) termasuk yang
dibahas dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Mastuki mengatakan, beberapa pasal di dalam UU JPH terdampak pembahasan
penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ia juga ikut terlibat dalam
pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Ia menyampaikan, pembahasan yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait ini sudah
berlangsung hingga pertengahan Januari 2020. Omnibus Law dalam konteks
jaminan produk halal ditekankan pada empat hal.
"Pertama, penyederhanaan proses sertifikasi halal, RUU Omnibus Law ini
semangatnya pada percepatan waktu proses sertifikasi halal di BPJPH, Majelis
Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), jadi harus ada
kepastian waktu," kata Mastuki melalui pesan tertulis kepada Republika.co.id, Selasa
(21/1).
Ia menjelaskan, yang kedua, pembebasan biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro
dan kecil (UMK). Istilah yang muncul dalam pembahasan RUU Omnibus Law adalah
dinolrupiahkan. Sementara pada UU JPH sebelumnya menggunakan istilah fasilitas
bagi UMK.
Page 148 of 152.
