Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JANUARI 2020
P. 148
Presiden akan menyampaikan Surpres tersebut kepada Ketua DPR RI, disertai
dengan draft Naskah Akademis dan RUU Cipta Lapangan Kerja. "Sampai saat ini,
Surat Presiden tersebut belum disampaikan," tutur Susiwijono.
Kementerian Agama (Kemenag) pun mengklarifikasi bahwa, memang ada Omnibus
Law yang terkait dengan sertifikasi halal. Menteri Agama Fachrul Razi menerangkan,
Omnibus Law itu nantinya tidak menghapus aturan syarat jaminan produk halal,
tetapi mempersingkat proses pengurusan sertifikat halal.
"Omnibus Law mengoreksi pasal UU lain. Di Kemenag, terkait sertifikat halal," kata
Fachrul, berbicara di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (21/1).
Menurut dia, sertifikasi halal belum berjalan seperti yang diinginkan. Ada yang dapat
diurus dalam waktu singkat, ada pula yang membutuhkan waktu lama.
Ia mengatakan, dengan perbaikan aturan, maka diharapkan sertifikat halal dapat
selesai dalam waktu 21 hari pengurusan. Dalam waktu 21 hari itu, maka dapat
ditetapkan apakah sertifikat halal dapat diterbitkan atau tidak.
"Dengan tidak menyogok," kata dia.
Staf Khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin Bidang Komunikasi dan Informasi, Masduki
Baidlowi menuturkan, Omnibus Law RUU Penciptaan Lapangan Kerja tidak serta-
merta mencabut pasal terkait kewajiban sertifikasi halal dalam UU Jaminan Produk
Halal (JPH). Sebab, menurut dia, hal itu masih harus melalui proses yang panjang.
"Tidak ada serta-merta mencabut pasal yang berkaitan dengan kewajiban fatwa
(halal) karena nantinya masih akan berproses lama. Akan berhadapan dengan
sejumlah pihak, umat, yang umat itu pastinya punya kepedulian dengan persoalan
halal," kata dia saat di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Selasa
(21/1).
Masduki menjelaskan, Omnibus Law soal sertifikasi halal ini masih dalam proses
pembahasan yang sifatnya internal. Di pihak pemerintah pun, kata dia, belum ada
kata sepakat. Dalam rapat terakhir, dibahas soal upaya mencari solusi agar ketika
UU JPH dijalankan olej umat Islam, itu terjamin betul-betul dalam mengonsumsi
makanan yang halal dan bergizi atau Halalan Toyyiban.
[video] Apa Itu Omnibus Law?
DPR belum terima draf
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan DPR belum menerima draf Omnibus Law
manapun yang diusulkan oleh pemerintah. Untuk itu, Puan meminta masyarakat
tidak terpengaruh dengan draf yang sudah beredar.
"Yang saya bisa sampaikan di sini adalah Jangan sampai kita terpengaruh oleh draf-
Page 147 of 152.
