Page 234 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 234

INI LANGKAH KEMNAKER GENJOT PERUSAHAAN YANG TERAPKAN STRUKTUR DAN
              SKALA UPAH
              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  menyiapkan  empat  strategi  untuk  meningkatkan
              kepatuhan perusahaan menerapkan upah minimum dan struktur skala upah.

              Sekjen  Kemnaker  Anwar  Sanusi  mengatakan  bahwa  empat  strategi  yang  akan  dijalankan
              Kemnaker untuk memastikan perusahaan menerapkan upah minimum dan struktur skala upah,
              adalah  pertama,  mendorong  forum-forum  dialog  dengan  perusahaan  untuk  memastikan
              implementasi upah minimum, serta struktur skala upah.

              Dia menuturkan, dialog tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha
              terhadap pentingnya penerapan upah minimum.

              "Dengan  mengadakan  forum-forum  dialog  seperti  ini  dapat  menciptakan  sebuah  budaya
              pentingnya  struktur  skala  upah.  Jadi  mereka  saling  memahami,  dan  kalau  seandainya  jelas
              komunikasinya,  kami  akan  mengurangi  distorsi  informasi,"  ujarnya  dalam  siaran  pers,  Sabtu
              (1/1/2022).

              Kedua,  menyelenggarakan  sosialisasi  struktur  skala  upah  kepada  stakeholders,  baik  secara
              daring maupun luring untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya struktur dan skala
              upah.  "Sosialisasi  ini  diharapkan  memunculkan  kesadaran  bagi  perusahaan  untuk
              menerapkannya," ujarnya.

              Ketiga, mengadakan bimbingan teknis penyusunan struktur dan skala upah bagi manajer human
              resources department (HRD) di perusahaan.

              Keempat, menurunkan pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka memastikan upah minimum
              diterapkan bagi pekerja dengan masa kurang dari 1 tahun, sekaligus memastikannya disusun,
              diimplementasikan, dan disosialisasikannya struktur dan skala upah di perusahaan.

              "Di Kemnaker ada mediator dan pengawas. Kami akan turunkan pengawas di bagian akhir saja,
              manakala ada potensi ketidakpatuhan terhadap aturan tentang ketenagakerjaan," ucap Anwar.

              Adapun,  berdasarkan  data  Wajib  Lapor  Ketenagakerjaan  di  Perusahaan  (WLKP)  per  30
              November  2021,  ada  270.768  perusahaan  yang  terdaftar  dengan  jumlah  pekerja/buruh
              sebanyak 7,69 juta orang.

              Dari 270.768 perusahaan yang terdaftar tersebut, yang telah memiliki struktur dan skala upah
              sebesar 19 persen atau sebanyak 51.862 perusahaan, dengan jumlah pekerja/buruh sekira 78
              persen atau sebanyak 6,02 juta orang.

              Sementara  itu,  yang  belum  memiliki  struktur  dan  skala  upah  sekitar  12  persen  atau  33.304
              perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh sekitar 18 persen atau sebanyak 1,4 juta orang.

              "Sedangkan perusahaan yang tidak menginput sudah/belum memiliki struktur dan skala upah
              sebesar 69 persen atau sebanyak 185.602 perusahaan, dengan jumlah pekerja/buruh sebesar 4
              persen atau sebanyak 271.198 orang," tutur Anwar.











                                                           233
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239