Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 118
"Ada banyak pertanyaan, bagaimana kalau kondisi pengusaha tidak mampu
membayar? Maka solusi atas permasalahan tersebut harus didialogkan secara
terbuka antara pengusaha dengan pekerja,"kata Ida.
Pada Surat Edaran itu menjelaskan soal dialog antara pengusaha dan pekerja dapat
menyepakati beberapa hal antara lain bila perusahaan tidak mampu membayar THR
secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka pembayaran hak pekerja tersebut dapat dilakukan bertahap.
Kemudian bila perusahaan tak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang
ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran
THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati.
Demikian juga waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR
"Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh tersebut harus dilaporkan oleh
perusahaan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan setempat,"kata Ida.
Sesuai dengan Surat Edarannya, ia memastikan kesepakatan mengenai waktu dan
cara pembayaran THR Keagamaan dan denda, tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja/buruh
dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan
pada tahun 2020.
"'Ada sanksi buat perusahaan yang tidak membayar sama sekali? Sesuai ketentuan
perundang-undangan, secara administrasi, tetap ada dendanya. Tapi semua itu pun
juga harus dibicarakan dan kemudian pengusaha melaporkan hasil kesepakatannya
ke dinas ketenagakerjaan setempat," kata Ida.
Selanjutnya, agar pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2020 efektif Ida
mengharapkan Gubernur untuk membentuk Pos Komando (Posko) THR Keagamaan
Tahun 2020 di masing-masing provinsi dengan memperhatikan protokol kesehatan
pencegahan penularan Covid-19. Gubernur juga diminta menyampaikan surat
edaran Menaker ini kepada Bupati, Walikota serra pemangku kepentingan lainnya.
Dalam penyusunan Surat Edaran THR Keagamaan ini, Ida menyatakan Kemenaker
telah melakukan beberapa kali dialog dengan para pengusaha yang tergabung
dalam Apindo serta dialog dengan Serikat Pekerja.
Surat Edaran THR ini pun telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama Lembaga
Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dalam sidang pleno LKS Tripnas yaitu
pada point 2 yang menyatakan penyusunan pelaksanaan THR dengan
mempertimbangkan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 dengan
menambahkan Laporan Keuangan tingkat Perusahaan.
EKO WAHYUDI.
Page 117 of 313.
