Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 116
harus dilaporkan oleh perusahaan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat," kata Ida mengutip SE THR.
1 dari 1 halaman Tak Hilangkan Kewajiban Perusahaan Bayar THR Sesuai SE THR,
Ida memastikan kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR
Keagamaan dan denda, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk
membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja/buruh dengan besaran
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun
2020.
"Ada sanksi buat perusahaan yang tidak membayar sama sekali? Sesuai ketentuan
perundang-undangan, secara administrasi, tetap ada dendanya. Tapi semua itu pun
juga harus dibicarakan dan kemudian pengusaha melaporkan hasil kesepakatannya
ke dinas ketenagakerjaan setempat," kata Ida.
Selanjutnya, agar pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2020 efektif
Menaker Ida Fauziyah mengharapkan Gubernur untuk membentuk Pos Komando
(Posko) THR Keagamaan Tahun 2020 di masing-masing provinsi dengan
memperhatikan prosedur/protocol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
Gubernur juga diminta menyampaikan SE Menaker ini kepada Bupati dan Walikota
dan pemangku kepentingan di wilayahnya.
Dalam penyusunan Surat Edaran THR Keagamaan ini, Menaker Ida menyatakan
Kemnaker telah melakukan beberapa kali dialog dengan para pengusaha yang
tergabung dalam Apindo serta dialog dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
SE THR ini pun telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama Lembaga Kerja
Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dalam sidang pleno LKS Tripnas yaitu pada
point 2 yang menyatakan penyusunan pelaksanaan THR dengan
mempertimbangkan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 dengan
menambahkan Laporan Keuangan tingkat Perusahaan.
[idr].
Page 115 of 313.
