Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 112
pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang
disepakati. Demikian juga waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan
pembayaran THR
"Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh tersebut harus dilaporkan oleh
perusahaan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan setempat," kata Ida mengutip SE THR.
Sesuai SE THR, Ida memastikan kesepakatan mengenai waktu dan cara
pembayaran THR Keagamaan dan denda, tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja/buruh
dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan
pada tahun 2020.
"Ada sanksi buat perusahaan yang tidak membayar sama sekali? Sesuai ketentuan
perundang-undangan, secara administrasi, tetap ada dendanya. Tapi, semua itu pun
juga harus dibicarakan dan kemudian pengusaha melaporkan hasil kesepakatannya
ke dinas ketenagakerjaan setempat," kata Ida.
Bentuk Posko
Selanjutnya, agar pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2020 efektif,
Menaker ida Fauziyah mengharapkan Gubernur untuk membentuk Pos Komando
(Posko) THR Keagamaan Tahun 2020 di masing-masing provinsi dengan
memperhatikan prosedur/protocol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
Gubernur juga diminta menyampaikan SE Menaker ini kepada Bupati dan Walikota
dan pemangku kepentingan di wilayahnya.
Dalam penyusunan Surat Edaran THR Keagamaan ini, Ida menyatakan, Kemnaker
telah melakukan beberapa kali dialog dengan para pengusaha yang tergabung
dalam Apindo serta dialog dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
SE THR ini pun telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama Lembaga Kerja
Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dalam sidang pleno LKS Tripnas yaitu pada
point 2 yang menyatakan penyusunan pelaksanaan THR dengan
mempertimbangkan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 dengan
menambahkan Laporan Keuangan tingkat Perusahaan.
Page 111 of 313.
