Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 108
Ia mengatakan kedepannya pihaknya akan melarang ABK yang tidak memenuhi
standar kompetensi untuk bekerja di luar negeri.
Aris menambahkan kedepannya, pelatihan-pelatihan kompetensi itu akan diberikan
Kementerian Perhubungan dan Kelautan dan Perikanan.
'Lima pintu sulitkan pengawasan'
Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW Indonesia, menjelaskan mekanisme
pengiriman ABK ke luar negeri dilakukan melalui lima jalur yakni Kementerian
Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TIK, pemerintah daerah dan jalur
mandiri melalui kerja sama bisnis.
Akibat kondisi ini, ujarnya, upaya pengawasan ABK sangat sulit.
"KBRI akhirnya sulit mendekteksi keberadaan mereka untuk melakukan monitoring
dan pengawasan karena aturan tiap-tiap instansi pengirim berbeda," kata Abdi.
Hal itu membuat data jumlah ABK Indonesia di kapal asing berbeda-beda.
Namun, pemerintah kerap mengatakan jumlahnya lebih dari 500.000, ujar Asisten
Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Basilio Dias Araujo.
Basilio mengatakan harusnya keselamatan para pekerja diawasi Kemenaker.
Namun, ia menyebut, hingga kini Kemenaker enggan meratifikasi konvensi
internasional untuk perlindungan para ABK, termasuk Konvensi Pekerjaan dalam
Penangkapan Ikan (K-188) yang disusun ILO.
"Bagaimana mau menekan negara lain terkait keselamatan ABK Indonesia kalau
Indonesia sendiri tidak meratifikasi konvensi yang bisa memberikan perlindungan?"
katanya.
Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini diwakili Plt Dirjen Binapenta dan PKK,
Aris Wahyudi, belum memberi jawaban terkait tudingan itu karena ia berkata "masih
perlu mencari tahu".
Terkait dengan pengiriman ABK, ia mengatakan sejauh ini, hal itu diatur oleh
Kementerian Perhubungan.
"Untuk awal kapal, kemenaker belum masuk," katanya.
Untuk menyelesaikan masalah tumpang tindihnya aturan mengenai izin
keberangkatan ABK, Aris mengatakan kementerian terkait akan melakukan
harmonisasi aturan.
Peraturan itu kini dibahas dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan, katanya.
Page 107 of 313.
