Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 110
kesehatan pencegahan penularan Corona. Para gubernur juga diminta
menyampaikan SE ini kepada bupati dan walikota, serta pemangku kepentingan lain
di wilayahnya untuk mengontrol kesepakatan pengusaha dengan karyawan terkait
implementasi dalam pemberian THR ini.
"Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh tersebut harus dilaporkan oleh
perusahaan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan setempat,"kata Ida mengutip SE THR," urainya.
Sesuai SE THR, Ida memastikan kesepakatan mengenai waktu dan cara
pembayaran THR Keagamaan dan denda, tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja/buruh
dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan
pada tahun 2020.
Menaker Terbitkan Surat Edaran Agar THR Bisa Dicicil atau Ditunda
Melalui surat edaran (SE) nomor M/6/HI.00.01/V/2020, Ida menguraikan kebijakan
pemberian THR Keagamaan tahun 2020 bagi perusahaan di tengah pandemi virus
Corona.
Berdasarkan SE tersebut, para pengusaha yang kesulitan mencairkan THR
menjelang Lebaran ini diberi kesempatan untuk mencicil atau menunda
pembayarannya. Berikut poin-poin penting dalam SE tersebut:
Pertama, bila perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh pada waktu
yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran
THR dapat dilakukan secara bertahap.
Kedua, bila perusahaan tidak mampu membayar sama sekali THR pada waktu yang
ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran
THR dapat ditunda sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.
Ketiga, soal waktu dan tata cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR
keagamaan.
Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja tersebut harus dilaporka ke dinas
ketenagakerjaan setempat. Yang paling penting dalam SE tersebut adalah
kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan, dan denda
tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar besaran THR sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 109 of 313.
