Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 111
Title MENAKER : GUBERNUR HARUS PASTIKAN THR DIBAYARKAN KEPADA PEKERJA
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 10 Mei 2020
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01379847/menaker-gubernur-h arus-
Page/URL
pastikan-thr-dibayarkan-kepada-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19).
Dalam SE tersebut, Menaker Ida meminta para gubernur memastikan perusahaan
agar membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
"THR adalah pendapatan non upah yang harus diberi pengusaha kepada pekerja, ini
sesuai dengan ketentuan PP 78/2015 tentang Pengupahan. Dan ini kewajiban yang
harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja," kata Menaker dalam keterangan
pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta Sabtu 9 Mei 2020.
Dalam SE THR tersebut disebutkan juga, jika perusahaan tidak mampu membayar
THR pada waktu yang ditentukan, solusi atas persoalan tersebut hendaknya
diperoleh melalui dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh.
"Ada banyak pertanyaan, bagaimana kalau kondisi pengusaha tidak mampu
membayar? Maka solusi atas permasalahan tersebut harus didialogkan secara
terbuka antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha harus membuka secara
transparan kondisi keuangannya berdasarkan laporan keuangan internal
perusahaan. Segera dialogkan secara bipartit," kata Ida.
Dengan membuka ruang dialog, katanya, maka pengusaha dan pekerja mencari
jalan bersama antara bagaimana mengatasi pembayaran THR ini. Apakah dilakukan
secara bertahap, kalau ditunda sampai kapan , caranya bagaimana, itu dibicarakan
secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja.
Di dalam SE disebutkan, dialog antara pengusaha dan pekerja dapat menyepakati
beberapa hal. Antara lain, bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara
penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan bertahap.
Kemudian, bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu
yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
Page 110 of 313.
