Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020

Title TAK BAYAR THR KARYAWAN, PENGUSAHA BISA KENA DENDA!
Media Name detik.com
Pub. Date 10 Mei 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5008762/tak-bayar-thr- karyawan-
Page/URL
pengusaha-bisa-kena-denda
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tetap mewajibkan para pengusaha untuk
membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan. Pemerintah menyiapkan
sanksi kepada para pengusaha yang tidak membayarkan THR kepada karyawan-
karyawannya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah akan tetap
memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak membayarkan THR. Meskipun
pemerintah memberikan sedikit kelonggaran kepada para pengusaha untuk
membayarkan THR lewat penerbitan Surat Edaran (SE) Menaker nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2020
di Perusahaan dalam masa pandemi virus Corona (COVID-19).

"Ada sanksi buat perusahaan yang tidak membayar sama sekali? Sesuai ketentuan
perundang-undangan, secara administrasi, tetap ada dendanya," ujar Ida dalam
keterangan resmi, Sabtu (9/5/2020).Bagi perusahaan yang tidak sanggup untuk
membayarkan THR maka akan ada keringanan dalam pembayarannya. Namun,
antara perusahaan dan karyawan harus melakukan dialog untuk menghasilkan
solusi bersama.

Dengan membuka ruang dialog, maka pengusaha dan pekerja mencari jalan
bersama bagaimana mengatasi pembayaran THR ini. Misalnya dengan
membayarnya secara bertahap, atau bagi perusahaan yang melakukan penundaan
harus dijelaskan kapan THR itu akan dibayarkan.

"Ada banyak pertanyaan, bagaimana kalau kondisi pengusaha tidak mampu
membayar? Maka solusi atas permasalahan tersebut harus didialogkan secara
terbuka antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha harus membuka secara
transparan kondisi keuangannya berdasarkan laporan keuangan internal
perusahaan. Segera dialogkan secara bipartit," kata Ida.

Menaker: Gubernur Harus Pastikan Pengusaha Bayar THR

Ida meminta para gubernur memastikan perusahaan agar membayar THR
keagamaan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ida juga berharap setiap gubernur membentuk pos komando (Posko) THR
keagamaan tahun 2020 di masing-masing provinsi dengan memperhatikan protokol

Page 108 of 313.