Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020

penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan bertahap.

Kemudian bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu
yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka
pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang
disepakati. Demikian juga waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan
pembayaran THR

"Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dan buruh tersebut harus dilaporkan
oleh perusahaan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan setempat,"kata Ida mengutip SE THR.

Sesuai SE THR, Ida memastikan kesepakatan mengenai waktu dan cara
pembayaran THR Keagamaan dan denda, tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja/buruh
dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan
pada tahun 2020.

"'Ada sanksi buat perusahaan yang tidak membayar sama sekali? Sesuai ketentuan
perundang-undangan, secara administrasi, tetap ada dendanya. Tapi semua itu pun
juga harus dibicarakan dan kemudian pengusaha melaporkan hasil kesepakatannya
ke dinas ketenagakerjaan setempat, kata Ida.

Buka Posko

Selanjutnya, agar pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2020 efektif
Menaker ida Fauziyah mengharapkan Gubernur untuk membentuk Pos Komando
(Posko) THR Keagamaan Tahun 2020 di masing-masing provinsi dengan
memperhatikan prosedur atau protokol kesehatan pencegahan penularan Corona
Covid-19.

Gubernur juga diminta menyampaikan SE Menaker ini kepada Bupati dan Walikota
dan pemangku kepentingan di wilayahnya.

Dalam penyusunan Surat Edaran THR Keagamaan ini, Menaker Ida menyatakan
Kemnaker telah melakukan beberapa kali dialog dengan para pengusaha yang
tergabung dalam Apindo serta dialog dengan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.

SE THR ini pun telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama Lembaga Kerja
Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dalam sidang pleno LKS Tripnas yaitu pada
point 2 yang menyatakan penyusunan pelaksanaan THR dengan
mempertimbangkan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 dengan
menambahkan Laporan Keuangan tingkat Perusahaan.

Page 113 of 313.