Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020

Title ATURAN KEMENAKER TERBIT, GUBERNUR DIMINTA PASTIKAN THR DIBAYARKAN PADA
PEKERJA
Media Name merdeka.com
Pub. Date 10 Mei 2020
https://www.merdeka.com/uang/aturan-kemenaker-terbit-gubernur-diminta- pastikan-
Page/URL
thr-dibayarkan-pada-pekerja.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran (SE)
Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19). Dalam SE tersebut, para gubernur diinstruksikan agar memastikan
perusahaan membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

"THR adalah pendapatan non upah yang harus diberi pengusaha kepada pekerja. ini
sesuai dengan ketentuan PP 78/2015 tentang Pengupahan. Dan ini kewajiban yang
harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah dalam keteranganya, Minggu (10/5).

Dalam SE THR tersebut disebutkan juga, jika perusahaan tidak mampu membayar
THR pada waktu yang ditentukan, solusi atas persoalan tersebut hendaknya
diperoleh melalui dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

"Ada banyak pertanyaan, bagaimana kalau kondisi pengusaha tidak mampu
membayar? Maka solusi atas permasalahan tersebut harus didialogkan secara
terbuka antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha harus membuka secara
transparan kondisi keuangannya berdasarkan laporan keuangan internal
perusahaan. Segera dialogkan secara bipartit," kata Menteri Ida.

Dengan membuka ruang dialog, maka pengusaha dan pekerja mencari jalan
bersama antara bagaimana mengatasi pembayaran THR ini. Apakah dilakukan
secara bertahap ataupun ditunda. "Kalau ditunda sampai kapan , caranya
bagaimana, itu dibicarakan secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja," kata
Ida.

Kemudian bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu
yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka
pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang
disepakati. Demikian juga waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan
pembayaran THR "Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh tersebut

Page 114 of 313.