Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 107
Andrisen, lulusan SMK jurusan bangunan, mengatakan sejumlah ABK juga sering tak
mengerti apa yang disampaikan oleh pimpinan kapal yang berbahasa asing.
"Kami nggak ngerti. Dimarahin, dibentak-bentak sama dia."
Konflik biasanya memuncak ketika para ABK Indonesia kelelahan.
"Kami ditendang dan dimaki-maki ketika kelelahan, itu sudah biasa," katanya.
Dalam kurun waktu lima bulan, ia dan sejumlah rekannya berhenti bekerja dan
pulang ke Indonesia karena mengaku mendapat perlakuan tak layak itu.
Hingga kini, Andrisen mengaku, belum mendapat gaji.
Bekerja tanpa sertifikasi
Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi, Basilio Dias Araujo, menyoroti perihal pelatihan dan
sertifikasi ABK Indonesia.
Indonesia, kata Basilio, belum meratifikasi The International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel,
yang mengatur sertifikasi yang diperlukan oleh ABK.
Aturan yang dikeluarkan ILO itu, kata Basilio, penting karena Indonesia merupakan
salah satu negara yang paling banyak menempatkan ABK di kapal asing, setelah
Rusia dan China.
"Banyak nelayan kita tidak dilengkapi sertifikasi yang layak, sehingga banyak lulusan
jurusan perikanan setingkat SMA, SMK, ijazahnya tidak bisa diakui di luar negeri
karena Indonesia belum menjadi pihak (konvensi internasional) itu," ujarnya.
"Ini menunjukkan betapa banyak nelayan yang terpaksa kerja di luar negeri tanpa
dilengkapi sertifikasi yang sepatutnya dikeluarkan negara."
Ia menjelaskan, pelatihan untuk sertifikasi itu penting karena di luar negeri, kapal
ikan yang digunakan umumnya di atas 300 Gross tonnage (GT). Sementara, di
Indonesia, kapal ikan di atas 150 GT saja dilarang.
Janji perketat izin ABK
Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi
mengatakan sesuai tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
idealnya orang yang bekerja di luar negeri memiliki sertifikat kompetensi.
"Kalau itu tidak dipenuhi, dampaknya akan mengikuti. Nanti dibodohi dan bargaining
ketika membahas atau nego di perjanjian kerja menjadi sangat terbatas," ujarnya.
Page 106 of 313.
