Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 168
Namun demikian, apabila perusahaan tidak mampu membayarkan THR secara tepat
waktu, maka Pemprov Jatim mendorong agar dilakukan dialog terlebih dahulu agar
mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.
"Perusahaan dan pekerja harus berdialog secara kekeluargaan dan dengan kepala
dingin mengingat saat ini kita tengah dalam situasi darurat. Harus ada transparansi
keuangan internal perusahaan agar pekerja pun memahami hal tersebut,"
imbuhnya.
Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat
Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi
Covid-19.
Dalam SE tersebut, Menaker memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak
mampu membayarkan THR kepada pekerjanya. Yakni pembayaran THR secara
bertahap dan ditunda. Namun jika pengusaha memilih dua opsi tersebut, maka
wajib membayar denda kepada pekerja tahun ini juga yang besarnya sesuai
peraturan yang berlaku.
"Untuk mengawasi pelaksanaan pemberian THR ini, Saya menugaskan Kepala Dinas
Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur untuk bekerja sama dengan disnaker
Kabupaten/Kota bersama Serikat pekerja, untuk bersinergi dalam Pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR dan melaporkan hasil pengawasannya," pungkas
Khofifah..
Page 167 of 313.
