Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 171

Title          SOAL THR LEBARAN, GUBERNUR KHOFIFAH: PERUSAHAAN WAJIB BAYAR
               Media Name     beritajatim.com
               Pub. Date      10 Mei 2020
                              http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/soal-thr-lebaran-gubernur- khofifah-
               Page/URL
                              perusahaan-wajib-bayar/
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive














               Surabaya -  Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh
               perusahaan di Jawa Timur tidak lepas tangan terhadap kewajiban Tunjangan Hari
               Raya (THR) kepada para buruh dan karyawan.

               "Perusahaan wajib hukumnya memberikan THR kepada seluruh pekerja/buruh yang
               masih aktif bekerja, dirumahkan, bahkan yang dalam proses PHK," ungkap Khofifah
               dalam keterangan pers-nya di Gedung Negara Grahadi, Minggu (10/5).

               Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak
               tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap dan mengalami PHK terhitung sejak 30 hari
               sebelum hari raya keagamaan (PHK terhitung sejak 24 April 2020) berhak menerima
               THR.

               Sedangkan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) namun
               hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan maka tidak
               mendapatkan THR.

               Terkait besarannya, diterangkan Khofifah bahwa pekerja/buruh yang telah
               mempunyai masa kerja 12 bulan atau setahun secara terus menerus atau lebih,
               diberikan THR sebesar 1 bulan gaji. Sementara pekerja/buruh yang masa kerjanya
               kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja.
               Perhitungannya, masa kerja dikali 1 bulan gaji, kemudian dibagi 12 (bulan).

               "THR sudah diatur dalam Permenaker No. 6/2016 dan harus dipatuhi seluruh
               perusahaan/industri. Sesuai aturan, wajib dibayarkan pengusaha paling lambat
               tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," imbuhnya.

               Jangan sampai, tambah Khofifah, perusahaan menggunakan alasan pandemi Covid-
               19 untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Mengingat THR merupakan hak bagi
               setiap pekerja.

               Namun demikian, apabila perusahaan tidak mampu membayarkan THR secara tepat
               waktu, maka Pemprov Jatim mendorong agar dilakukan dialog terlebih dahulu agar
               mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.




                                                      Page 170 of 313.
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176