Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 188

Title          KHOFIFAH SEBUT PERUSAHAAN WAJIB KELUARKAN THR IDUL FITRI
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      10 Mei 2020
                              https://news.detik.com/berita-jawa-timur/5009574/khofifah-sebut-perusa haan-wajib-
               Page/URL
                              keluarkan-thr-idul-fitri
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
















               Surabaya  -  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, seluruh
               perusahaan di Jatim wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (  THR  ) kepada
               karyawan. Termasuk kepada karyawan yang kena PHK.


               "Perusahaan wajib hukumnya memberikan THR kepada seluruh pekerja/buruh yang
               masih aktif bekerja, dirumahkan, bahkan yang dalam proses PHK," kata Khofifah di
               Gedung Negara Grahadi, Minggu (10/5/2020).


               Khofifah menjelaskan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu
               (PKWTT) atau pekerja tetap, dan mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum
               hari raya keagamaan (PHK terhitung sejak 24 April 2020), berhak menerima THR.
               Sedangkan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) namun
               hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan maka tidak
               mendapatkan THR.

               Terkait besaran THR, Khofifah menjelaskan bahwa pekerja/buruh yang telah
               mempunyai masa kerja 12 bulan atau setahun secara terus menerus atau lebih,
               diberikan THR sebesar 1 bulan gaji. Sementara pekerja/buruh yang masa kerjanya
               kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja.
               Perhitungannya, masa kerja dikali 1 bulan gaji, kemudian dibagi 12 (bulan).


               "THR sudah diatur dalam Permenaker No 6/2016 dan harus dipatuhi seluruh
               perusahaan/industri. Sesuai aturan, wajib dibayarkan pengusaha paling lambat
               tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," imbuhnya.


               Jangan sampai, lanjut Khofifah, perusahaan menggunakan alasan pandemi COVID-
               19 untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Mengingat THR merupakan hak bagi
               setiap pekerja.


               Namun demikian, apabila perusahaan tidak mampu membayarkan THR secara tepat
               waktu, maka Pemprov Jatim mendorong agar dilakukan dialog terlebih dahulu agar
               mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.






                                                      Page 187 of 313.
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193