Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 192

Title          GUBERNUR KHOFIFAH: PERUSAHAAN WAJIB BAYAR THR LEBARAN
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      10 Mei 2020
                              https://republika.co.id/berita/qa4cxq4222000/gubernur-khofifah-perusah aan-wajib-
               Page/URL
                              bayar-thr-lebaran
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               jatimnow.com  - Gubernur Jawa Timur  Khofifah  Indar Parawansa meminta seluruh
               perusahaan di Jatim tidak lepas tangan terhadap kewajiban tunjangan hari raya
               (THR) kepada para buruh dan karyawan.


               "Perusahaan wajib hukumnya memberikan  THR  kepada seluruh pekerja atau buruh
               yang masih aktif bekerja, dirumahkan bahkan yang dalam proses PHK," ungkap
               Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya,
               Minggu (10/5/2020).

               Gubernur Khofifah menjelaskan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak
               tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap dan mengalami PHK terhitung sejak 30 hari
               sebelum hari raya keagamaan atau PHK terhitung sejak 24 April 2020, berhak
               menerima THR.

               Sedangkan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tetapi hubungan
               kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan maka tidak mendapatkan THR.

               Terkait besarannya, Gubernur Khofifah menerangkan bahwa pekerja atau buruh
               yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau satu tahun secara terus menerus
               atau lebih, diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

               Sementara pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, diberikan
               THR secara proporsional sesuai masa kerja. Perhitungannya, masa kerja dikali satu
               bulan gaji, kemudian dibagi 12 bulan.

               "THR sudah diatur dalam Permenaker No. 6/2016 dan harus dipatuhi seluruh
               perusahaan dan industri. Sesuai aturan wajib dibayarkan pengusaha paling lambat
               tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," imbuhnya.

               Jangan sampai, lanjut Gubernur Khofifah, perusahaan menggunakan alasan
               pandemi Covid-19 untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Mengingat THR
               merupakan hak bagi setiap pekerja.

               Namun demikian, apabila perusahaan tidak mampu membayarkan THR secara tepat
               waktu, maka Pemprov Jatim mendorong agar dilakukan dialog terlebih dahulu agar
               mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.



                                                      Page 191 of 313.
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197