Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 193
"Perusahaan dan pekerja harus berdialog secara kekeluargaan dan dengan kepala
dingin mengingat saat ini kita tengah dalam situasi darurat. Harus ada transparansi
keuangan internal perusahaan agar pekerja pun memahami hal tersebut," papar
Gubernur Khofifah.
Sekedar diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah
menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam
Masa Pandemi Covid-19.
Dalam SE tersebut, Menaker memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak
mampu membayarkan THR kepada pekerjanya. Pertama pembayaran THR secara
bertahap bagi perusahaan yang tidak mampu membayar penuh.
Kedua, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali
diperkenankan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati.
Dalam SE ini juga ditegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran
THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar
THR dan denda kepada pekerja atau buruh, dengan besaran sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan serta dibayarkan pada Tahun 2020.
"Untuk mengawasi pelaksanaan pemberian THR ini, saya menugaskan Kepala Dinas
Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur untuk bekerjasama dengan disnaker kabupaten
dan kota bersama serikat pekerja, untuk bersinergi dalam pengawasan pelaksanaan
pembayaran THR dan melaporkan hasil pengawasannya," tandasnya..
Page 192 of 313.
