Page 266 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 266

Title          TINDAK LANJUT KASUS JASAD ABK INDONESIA DIBUANG KAPAL TIONGKOK, KEMNAKER
                              SELIDIKI 6 HAL
               Media Name     pikiran-rakyat.com
               Pub. Date      08 Mei 2020
                              https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01378649/tindak-lanjut-kasu s-jasad-abk-
               Page/URL
                              indonesia-dibuang-kapal-tiongkok-kemnaker-selidiki-6-hal
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive















               Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus melakukan pemeriksaan dan
               pendalaman terhadap kasus jenazah Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang
               dilarung ke laut dari sebuah kapal asal Tiongkok.

               Plt.Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Aris Wahyudi mengatakan pihaknya akan
               berkoordinasi dengan berbagai kementerian.

               "Kita juga terus melakukan koordinasi dengan Kemlu, KKP, dan Kemhub mengingat
               kejadian ini terjadi di luar negeri," kata dia dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker
               di Jakarta, Kamis, 7 Mei 2020, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman
               resmi Kemenaker.

               Aris menjelaskan, Kemnaker akan fokus melakukan investigasi pada aspek-aspek
               ketenagakerjaan yaitu pelanggaran hubungan kerja dan pelanggaran norma
               ketenagakerjaan, khususnya pelindungan pekerja migran Indonesia.

               Adapun jenis-jenis pelanggaran yang akan diselidiki berjumlah 6 butir.

               Antara lain perizinan ketenagakerjaan, syarat kerja dan izin hubungan kerja,
               terjadinya kerja paksa dan kekerasan di tempat kerja, trafficking, potensi
               mempekerjakan pekerja anak, hingga sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja
               (K3).

               "Kita tegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan mentolelir apabila
               terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, baik terkait proses
               penempatan maupun pemenuhan hak pekerja. Kita akan melakukan tindakan tegas
               sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Aris.


               Lebih lanjut Aris menjelaskan pemberian izin penempatan bagi perusahaan untuk
               ABK selama ini tidak sepenuhnya berada di Kemnaker (melalui SIP3MI/Surat Ijin
               Perusahaan Penempatan PMI), mengingat Kementerian Perhubungan (Cq. Ditjen
               Hubla) juga mengeluarkan SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan
               Awak Kapal) bagi agen penempatan yang biasa disebut maning agent.




                                                      Page 265 of 313.
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271