Page 262 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 262

Title          MENAKER IZINKAN THR DITUNDA ATAU DICICIL, ILO: PEKERJA HARUS SEPAKAT
               Media Name     pikiran-rakyat.com
               Pub. Date      08 Mei 2020
                              https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01378685/menaker-izinkan-thr -ditunda-
               Page/URL
                              atau-dicicil-ilo-pekerja-harus-sepakat
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah resmi mengizinkan pencairan THR Idulfitri ini,
               boleh dicicil atau ditunda.

               Aturan itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian
               Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi
               Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang ia terbitkan.

               Organisasi Buruh Internasional (ILO) menanggapi terbitnya surat edaran tersebut,
               dan meminta semua pihak beritikad baik.

               Selain pengusaha, tentunya pekerja dan serikat pekerja, mesti saling sepakat
               mengenai keputusan dicicilnya dan ditundanya THR, ketika perusahaan belum
               mampu membayar.

               "Satu hal harus dipastikan bahwa harus ada kesepakatan dari serikat pekerja,
               pekerjanya maupun dari pengusahanya," kata Senior Program Officer ILO Lusiani
               Julia, Jumat 8 Mei 2020.

               Dalam surat edaran tersebut, Menaker meminta kepada seluruh perusahaan untuk
               membayarkan THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan
               perundang-undangan.

               Namun demikian, Menaker membuka ruang untuk berdialog mencari solusi bagi
               pengusaha, serikat pekerja dan pekerja/buruh jika perusahaan tidak mampu
               membayarkan THR sesuai waktu yang ditentukan.

               Dilansir Antara, ILO memahami dimungkinkannya kesepakatan pencicilan atau
               penundaan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk memberikan keringanan bagi
               dunia usaha yang juga terkena dampak wabah COVID-19.

               Namun demikian, ILO menyarankan pemerintah untuk mendorong semua pihak
               agar mengedepankan iktikad baik, tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk
               menghindari kewajiban ataupun mengurangi hak pekerja.

               "Harus dipahami juga bahwa surat edaran ini pun harus dijalankan dengan iktikad
               baik dari kedua belah pihak," katanya.





                                                      Page 261 of 313.
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267