Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 264

Title          EDARAN MENAKER SOAL THR, WAJIB BAGI PERUSAHAAN TAPI BISA DICICIL ATAU
                              DITUNDA
               Media Name     fajar.co.id
               Pub. Date      08 Mei 2020
                              https://fajar.co.id/2020/05/08/edaran-menaker-soal-thr-wajib-bagi-peru sahaan-tapi-
               Page/URL
                              bisa-dicicil-atau-ditunda/
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive














               Surat Edaran (SE) yang berisi tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
               Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19 memuat
               beberapa solusi atas permasalahan yang dialami. Salah satunya membuka dialog
               kekeluargaan yang digagas pengusaha dan pekerja.

               Ini termuat dalam SE Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang ditandatangani
               Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah, Rabu (6/5). "Memperhatikan kondisi
               perekonomian saat ini sebagai akibat Pandemi Covid-19 yang membawa dampak
               pada kelangsungan usaha dan mempertimbangkan kebutuhan pekerja/buruh akan
               pembayaran THR Keagamaan maka diperlukan kesamaan pemahaman pengusaha
               dan pekerja/buruh," papar Menaker.

               Terkait hal tersebut, menurut SE itu, dalam dialog dapat menyepakati beberapa hal
               yaitu bila perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh pada waktu yang
               diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran THR
               dapat dilakukan secara bertahap.


               Poin kedua adalah bila perusahaan tidak mampu membayar sama sekali THR pada
               waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
               pembayaran THR dapat ditunda sampai dengan jangka waktu tertentu yang
               disepakati.


               Poin ketiga dalam SE itu adalah soal waktu dan tata cara pengenaan denda
               keterlambatan pembayaran THR keagamaan. Kesepakatan pengusaha dan pekerja,
               seperti tertulis di SE yang ditujukan untuk gubernur seluruh Indonesia itu, harus
               dilaporkan perusahaan kepada dinas yang terkait ketenagakerjaan.

               "Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR Keagamaan dan denda,
               tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dan
               denda kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
               perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020," tulis Menaker dalam SE
               itu.






                                                      Page 263 of 313.
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269