Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 265
Menanggapi SE tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta
masih menunggu surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait kebijakan
THR bagi pekerjaan di ibu kota di tengah pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Hotel Untuk Para Tim Medis
"Terkait THR kami dan Dinas Tenaga Kerja seluruh Indonesia menunggu surat
edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan karena biasanya setiap tahun
kementerian mengeluarkan surat edaran. Itulah yang menjadi dasar kami
melakukan sosialisasi, baik kepada asosiasi, pengusaha ataupun serikat dan
federasi," kata Kadisnakertrans-E Andri Yansah.
Surat tersebut, kata Andri, akan menjadi landasan untuk mengambil kebijakan yang
diperlukan terkait perusahaan-perusahaan yang diperkirakan tidak mampu
membayar THR bagi para pekerjanya.
Diyakini ada perusahaan yang tidak mampu membayar THR mengingat cukup
banyak pekerja yang di-PHK atau dirumahkan tanpa tanggungan. Di Jakarta ada
sekitar 323.224 pekerja (PHK dan dirumahkan). "Sampai saat ini permohonan
(dispensasi perusahaan belum ada). Tapi kalau dilihat jumlah itu pasti ada
perusahaan yang tidak membayar THR," kata dia.
Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya menunggu arahan dari Kementerian
Ketenagakerjaan. Namun sampai saat ini surat dari Kementerian Ketenagakerjaan
belum ada untuk menjawab secara pasti langkah-langkah yang akan diambil ke
depannya.
Page 264 of 313.
