Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 257
KSPI menyerukan kepada para buruh untuk menolak pengusaha yang ingin
membayar THR dengan menggunakan dasar surat edaran Menaker tersebut. Sebab,
ia menilai, di tengah pandemi corona ini, daya beli buruh harus tetap dijaga.
Kalau THR dibayar di bawah 100 persen atau dibayar dengan cara mencicil atau
menunda pembayaran, atau bahkan tidak dibayar sama sekali, maka akan memukul
daya beli buruh di saat lebaran.
Pekerja yang Dirumahkan Tetap Harus Dapat THR
Ahli Hukum Masykur Isnan menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja THR
wajib diberikan penuh.
"Kalau gaji masih bisa dipotong 50 persen di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78
Tahun 2015. 50 persen dari Take Home Pay. Tapi kalau THR saya belum pernah
ketemu bisa dipotong," ungkapnya.
Artinya, meskipun telah merumahkan karyawan atau unpaid leave, pegawai tetap
mendapat THR selama kontrak kerja masih ada. Masykur memberikan beberapa
opsi jika memang perusahaan tak mampu membayarkan THR.
Pertama, perusahaan dapat memaksimalkan dana cadangan untuk membayarkan
THR pegawai. Jika sulit dilakukan, selanjutnya perusahaan dapat membayarkan THR
dengan cara dicicil.
"Jangka waktu yang jelas dan clear. Enggak mampu juga ditunda pelaksanaanya
tapi tetep wajib untuk memberikannya. Waktunya harus dilakukan secara clear,"
jelasnya.
Page 256 of 313.
