Page 256 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 256
Dari dialog tersebut, lanjut Ida, pengusaha dan pekerja dapat menyepakati
beberapa opsi, yakni:
Bila perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh pada waktu yang diatur
dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran THR dapat
dilakukan secara bertahap.
Bila perusahaan tidak mampu membayar sama sekali THR pada waktu yang
ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran
THR dapat ditunda sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.
Pengusaha dan pekerja juga dapat menyepakati waktu dan tata cara pengenaan
denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan.
Untuk memastikan proses pengawasan, Menaker meminta kesepakatan pengusaha
dan pekerja harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Ida menekankan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR
keagamaan dan denda, di luar yang sudah ditetapkan peraturan perundang-
undangan, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR.
Serikat Pekerja Menolak
Menanggapi aturan itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak
dikeluarkannya surat edaran tersebut. Presiden KSPI Said Iqbal menilai, adanya
penundaan pembayaran THR berpotensi tidak membayar THR seutuhnya.
Padahal berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,
setiap pengusaha wajib membayar THR 100 persen bagi pekerja yang memiliki
masa kerja di atas 1 tahun.
Adapun bagi yang masa kerjanya di bawah satu tahun, maka upahnya dibayarkan
proporsional sesuai masa kerjanya.
"Oleh karena itu, KSPI menolak keras surat edaran menaker tentang THR tersebut
karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015
tentang pengupahan," uraiannya melalui keterangan tertulis seperti yang dikutip
kumparan, Rabu (7/5).
Said Iqbal menambahkan, PP Nomor 78 Tahun 2015 mengatur kewajiban
pengusaha untuk membayar THR minimal satu bulan upah tersebut.
"KSPI berpendapat, THR harus dibayar 100 persen bagi buruh yang masuk bekerja,
buruh yang diliburkan sementara karena COVID-19, buruh yang dirumahkan karena
COVID-19, maupun buruh yang di PHK dalam rentang waktu H-30 dari lebaran,"
tegas Said Iqbal.
Page 255 of 313.
