Page 290 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 290
Title BURUH NILAI ATURAN SOAL BOLEH TUNDA BAYAR THR BUKTI KEGAGALAN MENAKER
Media Name kompas.com
Pub. Date 08 Mei 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/05/08/12550801/buruh-nilai-atura n-soal-boleh-
Page/URL
tunda-bayar-thr-bukti-kegagalan-menaker
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) menolak Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2020 di
Perusahaan dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
"Kami secara organisasi menolak SE Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 karena SE
tersebut justru memberi celah kepada pengusaha untuk menunda atau tidak
membayar THR kepada buruh," kata Ketua Umum FBLP Jumisih dalam keterangan
tertulis, Jumat (8/5/2020).
Jumisih menyebutkan, Menaker Ida Fauziyah tak bisa belajar dari kegagalan
pemerintah yang tak mampu mengantisipasi terjadinya gelombang PHK saat
pandemi Covid-19 mendera.
Padahal, saat gelombang PHK terjadi, Menaker telah menerbitkan SE bernomor
M/3/HK/04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha
dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 yang ditandatangani pada
17 Maret 2020.
Dengan merujuk fakta adanya gelombang PHK tersebut, Jumisih pun menuding
Menaker tak mampu melihat kenyataan di lapangan.
"Menaker begitu enggan dalam melihat kenyataan bahwa kepemilikan sumber daya
ekonomi tidak bisa diimbangi dengan himbauan-himbauan tanpa ketegasan," kata
Jumisih.
Menurut dia, selama ini perusahaan terus berdalih terkendala cash flow dalam
pembayaran hak-hak buruh.
Hal itu diperparah dengan sikap negara yang seakan-akan sekadar duduk manis
tanpa mengintervensi perusahaan untuk melakukan pembuktian adanya kendala
cash flow.
Jumisih menuturkan, tidak logis jika perusahaan yang sudah meraup untung
bertahun-tahun dari keringat buruh justru kehilangan kemampuan finansialnya
hanya karena berhenti berproduksi selama satu bulan lebih.
Di sisi lain, dengan adanya kebijakan diperbolehkannya perusahaan menunda
pencairan THR, maka hal itu sebagai tindakan diskriminasi negara terhadap buruh.
Page 289 of 313.
