Page 291 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 291
"Selayaknya, negara tidak melakukan diskriminasi kepada buruh. Apalagi buruh
perempuan yang sudah banyak menjadi korban dari dirumahkan selama pandemi
tanpa perlindungan upah," ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerbitkan surat
edaran yang menjabarkan opsi-opsi yang dapat ditempuh perusahaan yang tidak
mampu membayarkan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu.
Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu maka perlu
melakukan dialog terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.
"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan
keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai
kesepakatan," bunyi poin ke-2 SE, dikutip Kompas.com di Jakarta, Kamis
(7/5/2020).
Menaker memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan
THR kepada pekerjanya.
Pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tidak mampu
membayar penuh.
Kedua, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali
diperkenankan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati.
Lebih lanjut, SE ini menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara
pembayaran THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
membayar THR dan denda kepada pekerja atau buruh, dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.
Menaker juga meminta kepada gubernur untuk memastikan perusahaan agar
membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Page 290 of 313.
