Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 39
Title MENAKER BANTAH OMNIBUS LAW BERI 'KARPET MERAH' KE PEKERJA ASING
Media Name detik.com
Pub. Date 24 Februari 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4911537/menaker-bantah -omnibus-law-
Page/URL
beri-karpet-merah-ke-pekerja-asing
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Di akhir Januari 2020 lalu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
menggelar unjuk rasa di kawasan komplek MPR-DPR RI untuk menyampaikan
penolakan keras atas Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
KSPI menilai dalam RUU tersebut, pemerintah mempermudah akses Tenaga Kerja
Asing (TKA) ke Indonesia dan mengancam para pekerja dalam negeri.
Menanggapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan,
ketentuan soal akses TKA ke Indonesia diatur terpisah dalam Peraturan Presiden
(Perpres) dan Permenaker.
"Ketentuan tentang jabatan dan pekerjaan TKA itu sudah diatur dalam Perpres dan
Permenaker. Jadi hanya jabatan dan pekerjaan tertentu saja yang diberikan kepada
TKA. Jadi tidak benar itu," ungkap Ida ketika diwawancarai detikcom , di Gedung
Transmedia, Jakarta, Jumat (21/2/2020).
Ia mengungkapkan, sejauh ini pemerintah tak mengubah ketentuan TKA masuk ke
RI. Adapun aturan tentang TKA yang masih berlaku saat ini yakni Perpres nomor 20
Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Keputusan Menteri
(Kepmen) Ketenagakerjaan nomor 228 tahun 2019 tentang jabatan tertentu yang
dapat diduduki TKA.
Menurut Ida, ketentuan TKA ini tak diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja,
Sehingga, ia dengan tegas menyatakan dugaan adanya 'karpet merah' bagi TKA itu
salah.
Jadi tidak di atur di sini, jadi clear ya. Tetap mengikuti aturan yang lama, ada jenis
pekerjaan tertentu saja yang diberikan kepada TKA," kata Ida.
Apalagi, terkait jabatan personalia atau human resources development (HRD).
Jabatan tersebut tak akan dibuka bagi TKA.
"Saya mau menjelaskan juga untuk jabatan personalia atau HRD itu tidak diberikan
kesempatan kepada TKA. Jadi tetap harus menggunakan pekerja Indonesia,"
ucapnya.
Meski begitu, dalam kesempatan ini Ida juga menyampaikan soal produktivitas
pekerja Indonesia yang perlu diperbaiki. Pasalnya, menurut analisis dari Japan
Page 38 of 125.
