Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 44

Ya ini demokrasi. Jadi beda pendapat itu kami maknai sebagai dinamika. Yang
               penting adalah pendapat itu tidak ditutup, itu kami buka.

               Salah satu pasal yang dipersoalkan itu pesangon. Kalau di UU nomor 13
               tahun 2003 pemberian pesangon bisa sampai lebih dari 30 kali upah
               bulanan. Sementara yang sekarang jauh lebih sedikit. Apakah dalam
               pembicaraan waktu belanja masalah ini sempat dibahas?

               Ya, pesangon memang jumlahnya tidak sebesar UU 13 tahun 2003. Tetapi yang
               harus dilihat secara utuh bahwa ada perlindungan baru yang diberikan di UU 13 ini.
               Kita ingin memberikan kepastian perlindungan.

               Kalau selama ini angka pesangon itu tinggi, tapi kan ternyata implementasinya kan
               tidak setinggi yang di atas kertas. Nah untuk mengurangi kesenjangan itu, kami
               ingin memberikan kepastian perlindungan dengan manfaat baru, Jaminan
               Kehilangan Pekerjaan. Teman-teman yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja
               (PHK), pekerja yang ter-PHK, mendapatkan cash benefit, mendapatkan pelatihan
               vokasi, dan mendapatkan akses penempatan. Ini yang tidak diatur.

               Saya kira dengan ada ini, kan yang paling penting kenapa dia ter-PHK? Kalau karena
               persoalan kompetensi, kan vokasi menjadi solusinya. Kemudian yang paling penting
               justru misalnya akses penempatan itu. Memang kalau dilihat bentuknya tidak fresh
               money ya. Tapi justru dalam pandangan kami vokasi itu diperlukan juga, termasuk
               akses penempatan agar dia tidak menganggur.

               Apakah pelatihan itu akan lebih banyak untuk pekerja kasar atau
               pelatihan-pelatihan teknis di vokasi itu?

               RUU ini tidak mengaddress kepada pekerja dalam jenis apa. Mereka yang masuk
               menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka berhak mendapatkan manfaat
               Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

               Tinggal teknisnya seperti apa akan dibahas dalam PP?

               Ya, teknisnya akan diatur dalam PP, ada yang diatur dalam Permen.

               Salah satu poin yang dipersoalkan, RUU ini dinilai bertujuan untuk
               mengeksploitasi pekerja dalam aturan jam kerja. Sebetulnya kalau dari
               visi pemerintah dengan peraturan baru itu seperti apa? Atau aturan baru
               itu diperuntukkan bagi pekerja jenis apa? Mengenai orang bekerja 4 jam
               punya hak beristirahat 30 menit? Selama ini kan jam kerja full 8 jam?

               Jam kerja itu tidak berbeda dengan UU yang lama. Di sini yang berbeda adalah
               paling lama 8 jam sehari, 40 jam per minggu. Kenapa menggunakan terminologi
               paling lama? Ini untuk mengakomodasi jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan





                                                       Page 43 of 125.
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49