Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020

Namun, menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, banyak pasal
yang perlu pemahaman lebih dari masyarakat salah satunya soal ketenagakerjaan.

Ida menegaskan, baik aturan baru soal pesangon, jam kerja, upah minimum,
mekanisme pekerja kontrak dalam RUU Cipta Kerja dibuat murni untuk
meningkatkan kualitas pekerja Indonesia demi mendukung pertumbuhan investasi.

Berikut ini wawancara selengkapnya:

Menaker dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dibalik
kontroversi Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja?

RUU Cipta Kerja ini dikoordinasikan Pak Menko. Itu bagian kecil dari RUU Cipta
Kerja. Jadi banyak norma yang diatur dalam RUU Cipta Kerja.

Kalau kita menyimak paparan dari para aktivis buruh, kurang lebih ada 5-
9 pasal yang mereka persoalkan, yang mungkin mereka menafsirkan dari
sisi mereka, tapi kalau dari sisi pemerintah apa maksudnya? Misalnya dari
soal pesangon yang sangat merugikan para buruh. Kalau dari latar
belakang pembahasan di internal pemerintah sendiri sebetulnya apa
penjelasan soal pesangon ini?
Saya mau menjelaskan dulu. Tujuan dari RUU Cipta Kerja ini adalah menumbuhkan
peluang usaha untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, melalui kemudahan
dan simplikasi perizinan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta penciptaan
lapangan kerja, dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan. Jadi di situ kita ingin
pertumbuhan ekonomi kita naik.

Kalau sekarang pertumbuhan ekonomi 5 tahun ini kan stuck di angka 5, jadi ini yang
kita harapkan dengan peluang usaha yang masuk. Yang masuk ini maksudnya bisa
dari dalam dan luar, maka bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Dengan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu akan tercipta kesempatan kerja, dan
salah satu upaya menumbuhkan ekonomi kita bisa lebih berkualitas juga melalui
pemberdayaan UMKM. Dan harus diingat tujuan dari UU ini juga menciptakan
kesejahteraan dan perlindungan buat pekerja secara berkelanjutan.

Kalau tujuannya semulia itu tetapi ternyata kalangan aktivis buruh
melihat ada sejumlah pasal dinilai merugikan mereka. Misalnya pesangon,
itu sebetulnya penjelasan pemerintah seperti apa?

Yang pertama saya mengerti bahwa membaca RUU Cipta Kerja ini tidak mudah.
Karena UU ini mengatur UU yang pernah diatur dengan pengaturan baru,
menghapus dan mengatur dengan peraturan baru yang ada di Omnibus Law. Jadi
memang tidak mudah membacanya. Saya masih mengerti kalau masih ada teman-
teman serikat pekerja, serikat buruh yang keberatan dengan beberapa norma dalam
UU ini.

Page 41 of 125.