Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020

waktu 8 jam per hari itu. Kan banyak sekarang jenis-jenis pekerjaan baru yang tidak
sampai 8 jam.

Banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang ingin bekerja tetapi hanya memiliki waktu
3 jam. Banyak sekali anak-anak millenial kita ini yang tidak mau bekerja dalam satu
tempat dan durasinya 8 jam. Ini banyak. Ini kita akomodasi dengan menghitung
bagaimana upahnya itu ada perlindungan di dalamnya.

Apakah aturan itu sebenarnya lebih maju dan lebih menguntungkan?

Iya, fleksibilitas. Jadi justru karena harapannya banyak sekali anak-anak millenial,
mereka bisa diakomodasi, dan mendapatkan perlindungan.

Hal lain yang dianggap sangat merugikan buruh kan soal penentuan Upah
Minimum yang hanya levelnya gubernur. Para aktivis kerap
mencontohkan, kalau level provinsi, kadang-kadang di tingkat kabupaten
nilai Upah Minimum-nya lebih besar. Misalnya Bekasi, Karawang, level
provinsinya hanya Rp 2 juta. Buruh-buruh di kawasan Karawang, Bekasi
bisa Rp 3-4 juta sekian?

Ya oleh karena itulah banyak upah tinggi, perusahaan mengalihkan ke daerah lain.
Kasus itu kan banyak sekali. Kenapa satu provinsi? Agar tidak terpotret satu
kesenjangan antar-kabupaten/kota.

Tadi ada yang berpendapat juga, tarik saja ke tingkat nasional. Tapi ada juga yang
berpendapat sudah bagus di tingkat provinsi, agar jangan sampai terjadi gap
antarsatu kabupaten/kota. Itu sih maksudnya.

Yang dipersoalkan juga oleh serikat buruh tentang Tenaga Kerja Asing
(TKA) yang seolah-olah diberikan karpet merah. Padahal sebelumnya
hanya dibuka untuk level tertentu. Saat ini seolah-olah dia boleh masuk
ke mana saja dalam tingkatan apa saja? Dan kemudian menyangkut
outsourcing. Seolah-olah ini enak sekali para pengusaha sedikit-dikit hire
outsourcing, kalau masa kerjanya sudah selesai biar tidak meningkatkan
upah ganti lagi outsourcing yang lain. Itu pemahaman buruh. Apakah
pemahaman itu akurat atau sama dengan pemerintah?

Soal TKA. Ketentuan tentang jabatan dan pekerjaan TKA itu sudah diatur dalam
Perpres dan Permenaker. Jadi hanya jabatan dan pekerjaan tertentu saja yang
diberikan kepada TKA. Jadi tidak benar itu. Dan itu tidak diatur di sini karena sudah
ada Perpres dan Permenakernya. Jadi tidak di atur di sini, jadi clear ya. Tetap
mengikuti aturan yang lama, ada jenis pekerjaan tertentu saja yang diberikan
kepada TKA.

Saya mau menjelaskan juga untuk jabatan personalia atau HRD itu tidak diberikan
kesempatan kepada TKA. Jadi tetap harus menggunakan pekerja Indonesia.

Page 44 of 125.