Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 47

Kita sendiri pengusaha-pengusaha di Indonesia pun pasti akan berpikir itu. Saya kira
               ini catatan yang tidak boleh diabaikan. Makanya dengan catatan-catan itulah
               kemudian bagaimana kita membuat formulasi untuk mereformasi peraturan
               ketenagakerjaan Indonesia.

               Soal rendahnya produktivitas itu apakah karena kita banyak hari libur?
               Apakah ada pengaruh?

               Ya ada pengaruhnya ya, kompetensi ada pengaruhnya juga. Ada banyak
               pengaruhnya ke kompetensi. Nah dalam konteks kompetensi, kita serius bagaimana
               peningkatan kompetensi angkatan kerja kita semakin baik. Program-program
               kompetensi di ketenagakerjaan sebagian besar diarahkan untuk meningkatkan
               kompetensi itu.

               Di samping itu, pemerintah mengeluarkan Kartu Pra Kerja. Dengan pendidikan
               vokasi secara massive. Insyaallah 2020 kita akan mengeluarkan untuk 2 juta mereka
               yang menganggur, mereka yang bekerja namun membutuhkan upskilling, re-
               skilling, atau mereka yang ter-PHK. Maka dilakukan program ini itu kan dalam
               rangka untuk meningkatkan kompetensi yang ada pengaruhnya terhadap
               produktivitas.

               Benarkah program Kartu Pra Kerja tersebut akan di mulai bulan Maret?

               Mudah-mudahan. Kita sedang siapkan payung hukumnya. Mungkin Maret-April.

               Program Kartu Pra Kerja itu dimulai langsung skala nasional atau ada
               proyek percontohan terlebih dahulu?

               Ya ada pilot project-nya dulu baru nanti akan disebarkan ke semuanya.

               Terkait Kartu Pra Kerja ini ada pemikiran bahwa yang banyak menikmati
               proyek ini adalah Balai Latihan Kerja (BLK) dadakan untuk memberikan
               pelatihan-pelatiha. Karena kan BLK ini tidak hanya di tingkat perkotaan
               tapi juga ke desa-desa? Karena jatahnya sekitar Rp 900.000 per orang?

               Ya totally. Tapi kan itu dengan variasi sesuai dengan kebutuhan pelatihannya. Jadi
               saya kira untuk mengantisipasi tidak terjadinya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) abal-
               abal, tentu tidak mudah dan ada verifikasinya. Nanti ada PMO yang akan
               mengaturnya. Bahkan kita sudah harus berpikir, pelatihan yang kita lakukan itu
               sudah memikirkan demand-nya, jadi kebutuhan pasar itu apa, pelatihan akan
               diantar ke sana.

               Jadi pelatihan ini disesuaikan per daerah?

               Ya tentu tidak per daerah kan. Bisa saja orang Jakarta ingin pelatihan di mana. Itu
               bisa saja. Kan pasti nanti akan muncul, saya butuh kompetensi A, ternyata
               kemudian di list-nya LPK itu adanya di Bali, itu dia ke Bali. Tidak melihat itu.



                                                       Page 46 of 125.
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52