Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020

Harapan saya, ayo kita duduk bersama. Pemerintah sekarang memfasilitasi dan
membentuk tim tripartit yang membahas substansi RUU Cipta Kerja ini. Kemudian
kita juga akan melakukan komunikasi publik bersama. Kita juga mengajak teman-
teman untuk membahas peraturan pelaksana dalam UU ini. Nanti kan aturan ini
banyak sekali memerintahkan dengan lebih detail melalui Peraturan Pemerintah (PP)
atau mungkin Peraturan Presiden (Perpres). Untuk membahas PP misalnya, teman-
teman kita ajak untuk duduk bersama.

Jadi ruang untuk melakukan perbaikan itu terbuka sekali. Ini kan baru draft RUU,
belum menjadi UU. Saya kira ini penting saya sampaikan. Saya memahami kalau
ada yang belum paham, saya memahami betul. Dan setelah mengetahui kemudian
masih ada hal-hal yang belum sesuai dengan aspirasinya, maka ruangnya juga
dibuka.

Dari awal sebelum draft diserahkan ke DPR, setiap yang bermunculan kok
disebutnya kami (buruh) tidak diajak bicara?

UU itu kan memang kami harus mengkonsolidasikan. Kami itu Menteri
Perekonomian ya, pemerintah. Kami mengkonsolidasikan 11 Kementerian, kami
harus mengkonsolidasikan sekian UU. Jadi kami butuh waktu untuk
mengkonsolidasikan. Kan nggak mungkin barang belum jadi sudah dilempar ke
publik. Malah akan menimbulkan keributan baru. Jadi diselesaikan dulu, setelah
selesai kami buka ruang publik, kami berikan ke DPR. Di situlah ruang terbuka.

Saya ingin katakan lagi, ini kan draft RUU. Jadi meskipun begitu, sebelum menjadi
draft dalam konteks isu ketenagakerjaan kami mengundang teman-teman serikat
pekerja, serikat buruh, kami mengundang teman-teman Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo), kami mengundang akademisi, praktisi ketenagakerjaan. Itu
sudah kami mulai sejak November, Desember, kita belanja masalah. Kita
mendiskusikan. Memang belum menjadi UU, kami masih menginventarisir, belanja
masalah lah begitu.

Kita mendiskusikan tentang Upah Minimum (UM), kita mendiskusikan tentang
pesangon, waktu kerja, dan seterusnya. Itu sudah kita mulai. Saya tidak tahu
apakah ini tidak dianggap sebagai keterbukaan? Memang belum UU, karena kami
masih belanja masalah. Sambil mengkonsolidasi antar-Kementerian/Lembaga.

Pemerintah dianggap mengambil belanja masalah dari sisi pengusaha.
Dari kalangan buruhnya agak kurang?

Kami punya notulensi setiap rapat. Setiap proses itu pelibatannya tripartit. Ada
Apindo yang merepresentasikan para pengusaha, dan teman-teman yang
merepresentasikan serikat pekerja. Ada kok notulensinya, semua ada. Bahkan,
notulensi pandangan dari para akademisi juga ada.

Kalau serikat pekerja atau buruh sudah diajak bicara kenapa masih ada
keributan?

Page 42 of 125.