Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 46
Soal outsourcing itu kan bisnis. Kita tidak mengatur bisnis proses. Yang kita atur
adalah bagaimana perlindungan kepada pekerja, pekerja waktu tertentu atau
pekerja kontrak. Itu yang kita atur. Nah ini peraturan berapa lama tidak diatur di
sini.
Karena sudah ada peraturan yang mengaturnya. Yang kita atur di sini adalah
perlindungan buat pekerja waktu tertentu tadi. Dengan ada kompensasi yang harus
diberikan, yaitu satu tahun bekerja dia berhak mendapatkan kompensasi satu bulan
gaji atau upah. Kalau misalnya kontraknya dua tahun dan bisa diperpanjang satu
tahun, maka dia berhak mendapatkan tiga bulan gaji atau upahnya.
Kemudian yang juga ditekankan di UU Cipta Kerja ini, pekerja waktu tertentu dia
juga berhak untuk mendapatkan perlindungan seperti pekerja tetap. Dia berhak
mendapatkan Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian, itu yang kita atur di sini. Dan
jaminan-jaminan seperti yang diatur untuk pekerja tetap.
Ini sebuah kemajuan dibandingkan peraturan-peraturan sebelumnya?
Iya sebetulnya. Karena ini ada kompensasi. Kalau dulu kan kontrak-kontrak tanpa
ada kompensasi, sekarang bisa dihitung. Jadi kalau perusahaan mau menggunakan
atau memperkerjakan dalam waktu tertentu maka dia harus menghitung. Kalau
untuk satu tahun maka dia harus membayar 13 bulan. Ini yang dulu tidak diatur.
Di luar kritik para buruh terhadap beberapa pasal RUU ini, ada kecurigaan
soal desakan dari negara tertentu terkait kondisi ketenagakerjaan
Indonesia. Tenaga kerja Indonesia dianggap kinerja kurang bagus tetapi
menuntut upah yang tinggi? Apakah betul ada tuntutan tersebut?
Nggak. Tetapi kan kita perlu introspeksi diri juga. Kenapa kemudahan berusaha kita
ranking-nya 73 dari 190 negara. Jadi ease of doing business (EODB) kita kan
rangking-nya 73 dari 190 negara. Saya kira kita perlu instrospeksi diri. Kenapa
kondisi kita seperti itu?
Makanya kemudian Pak Jokowi prioritas 5 tahun kedua beliau adalah
penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan peraturan, itu di antaranya karena kita
ingin agar ranking kemudahan berusaha kita Pak Jokowi minta terus turun.
Di samping itu, ada juga rilis dari Japan External Trade Organization (JETRO) yang
merilis tentang kondisi bisnis Jepang di beberapa negara Asia dan Oceania,
menempatkan ketidakpuasan terhadap bisnis di Indonesia itu cukup tinggi 55%. Itu
laporan tahun 2019. Mereka melihat bahwa kenaikan upah yang tinggi tidak
berbanding lurus dengan produktivitas.
Saya kira ini menjadi catatan kita. Upah boleh tinggi, asalkan sebanding dengan
produktivitas. Saya kira semua negara, semua mereka yang ingin menanamkan
modal atau berinvestasi di Indonesia juga pasti menginginkan hal itu.
Page 45 of 125.
