Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MARET 2019
P. 89
Selain itu, menurutnya, tanpa adanya revisi UU 11/1992 produk-produk baru dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 52 banyak yang tidak bisa
diimplementasikan karena sistem perpajakan yang belum jelas.
"Produk [dana] pensiun jadinya yang konservatif saja, ini kan sudah 27 tahun yang
lalu," ujar Syah.
Dia pun menjelaskan, UU 11/1992 masih menganggap perusahaan dapen sebagai
entitas yang independen karena memiliki laporan keuangan sendiri tetapi pendiri
dapen menjadi penanggung jawab.
"Ini membuat [perusahaan dapen] menjadi tidak fleksibel. Harusnya seperti PT saja
sehingga bisa lebih fleksibel," ujar Syah.
Direktur DPLK Muamalat Lilies Sulistyowati menambahkan, UU yang berlaku saat ini
membuat ruang gerak DPLK dan industri dana pensiun (dapen) sempit.
Kondisi tersebut turut berlaku pada DPLK syariah yang berada di bawah UU
11/1992. Jika tidak segera direvisi, menurutnya, industri dana pensiun akan semakin
sulit tumbuh.
"Dapen/DPLK sebenarnya punya potensi besar apalagi di era millenial ini, karena
jumlah tenaga kerja sangat besar. Apalagi dapen mempunyai kelebihan dibanding
investasi yang lain seperti bank atau asuransi," ujar Lilies.
Dapen, menurut dia, dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pendanaan
jangka panjang yang dapat digunakan untuk pembangunan. "Artinya kalau dana
Dapen/DPLK besar maka negara terbantu," ujar Lilies.
NASKAH AKADEMIK
Sementara itu, DPR belum memasukkan perubahan UU Dana Pensiun ke dalam
Prolegnas mengingat pihak pemerintah belum menyiapkan naskah akademik dan
draft Rancangan Undang-undang (RUU).
Anggota Komisi XI DPR Muhammad Sarmuji mengatakan dalam daftar Prolegnas
2015-2019, perubahan naskah akademik tentang UU Dana Pensiun dan draft RUU
merupakan tugas dari pemerintah untuk menyiapkan.
Namun, pemerintah belum mengusulkan masuk Prolegnas 2019 dan belum
menyiapkan naskah akademik serta draft RUU-nya.
"UU Dana Pensiun belum masuk dalam Prolegnas 2019. Baru masuk di longlist
Prolegnas 2015-2019," ujarnya.
Pada 2007, tim penyusun RUU tentang Perubahan UU No.11/1992 tentang Dana
Pensiun memaparkan beberapa usulan perubahan.
Page 88 of 153.
