Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MARET 2019
P. 86
Title NASIB REVISI UU DANA PENSIUN, 14 TAHUN TAK DILIRIK JUGA
Media Name bisnis.com
Pub. Date 22 Maret 2019
https://finansial.bisnis.com/read/20190322/215/903154/nasib-revisi-uu- dana-pensiun-
Page/URL
14-tahun-tak-dilirik-juga
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
NASIB REVISI UU DANA PENSIUN, 14 TAHUN TAK DILIRIK JUGA
Sudah 14 tahun berlalu sejak draft Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
atas Undang-Undang No. 11/1992 tentang Dana Pensiun pertama kali masuk
program legislasi nasional (Prolegnas) di Dewan Perwakilan Rakyat.
Ketika itu, tepatnya pada 2005, Departemen Keuangan memprakarsai perubahan
UU Dana Pensiun yang dinilai sudah waktunya mengalami penyesuaian. Draft
perubahan UU tersebut masuk Prolegnas bersamaan dengan 51 UU lainnya.
Namun, pembahasan di DPR sepanjang 2005 tidak meloloskan draft RUU Dana
Pensiun itu sehingga berlanjut terus ke periode selanjutnya. Pada 2006, draft RUU
tersebut kembali masuk Prolegnas bersama dengan 85 regulasi lain.
Begitu seterusnya hingga kini, 2019, draft revisi UU Dana Pensiun kembali masuk ke
dalam program yang dijadwalkan untuk dibahas di lembaga legislatif.
Padahal, sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Dana Pensiun
Lembaga Keuangan (P DPLK) Nur Hasan Kurniawan, regulasi tersebut sudah tidak
sesuai lagi dengan konteks perkembangan terkini industri yang memiliki kumulasi
aset senilai Rp273 triliun ini.
Sejumlah poin ketentuan di dalam UU tersebut dinilai sudah usang sehingga perlu
segera direvisi.
"Kalau bicara perkembangan zaman, UU Dapen itu sudah kadaluarsa," ungkapnya
kepada Bisnis, Minggu (17/3).
Dia membenarkan revisi UU Dana Pensiun sebenarnya sudah diajukan sejak lama.
Kendati begitu, revisi regulasi ini tak kunjung terealisasi.
Nur Hasan menjelaskan, UU Dana Pensiun dibuat sejak 26 tahun lalu. UU ini berlaku
sejak 20 April 1992, dan berkaitan dengan sejumlah ketentuan lainnya. Salah
satunya yakni UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
Namun demikian, UU Jamsostek pun telah mengalami penyesuaian dan berubah
menjadi UU No. 24/2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial. Penyelenggaraan
jaminan sosial ketenagakerjaan pun kini diselenggarakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan.
Di samping itu, berdasarkan data statistik, sambung Nur Hasan, jumlah dana
pensiun khususnya di segmen dana pensiun pemberi kerja (DPPK) terus berkurang.
Sementara itu, jumlah DPLK terus bertumbuh.
Page 85 of 153.
