Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MARET 2019
P. 88
Dia mencontohkan, saat ini UU tersebut belum mengatur penyelenggaraan program
dana pensiun dengan prinsip syariah. Program itu baru diatur oleh POJK No.
33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip
Syariah.
Selain itu, jelasnya, bentuk manfaat lain, sebagaimana dimungkinkan dalam POJK
No. 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang
Diselenggarakan oleh Dana Pensiun, juga belum termuat dalam UU Dana Pensiun.
Oleh karena itu, Suheri mengatakan saat ini pihaknya telah membentuk tim untuk
memberikan masukan ke Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan revisi regulasi itu.
Tim tersebut bakal menginvetarisir usulan dari ADPI.
Syah Amondaris, Direktur Utama Mandiri DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan),
mengatakan UU yang saat ini berlaku tidak mengakomodir berbagai perkembangan
di industri dapen.
Syah menilai, peraturan perpajakan yang berlaku saat ini perlu diperjelas untuk
mendorong perusahaan mendanakan dana pensiun. UU yang berlaku saat ini, serta
peraturan perpajakannya, menurut Syah tidak mendorong perusahaan untuk
mendanakan dana pensiun karena tidak ada insentif.
"Kan banyak sekali dana pasca kerja, bukan cuma pensiun. Kalau dana tersebut
dikelola seharusnya kena pajak pensiun, kalau dikenakan pajak pesangon
perusahaan tersebut tidak memiliki insentif untuk mendanakan," ujar Syah kepada
Bisnis, Senin (18/03).
Dia menilai insentif menjadi kunci agar perusahaan mendanakan dana pasca kerja
sehingga pemerintah akan mendapatkan uang dalam jumlah besar untuk dikelola.
Hal tersebut menurutnya dapat mendorong DPLK dalam mendukung pembangunan.
Revisi UU 11/1992 menurutnya dapat membuat hak-hak para pekerja atas dana
pasca kerja terpenuhi dan semakin terlindungi. Perlindungan tenaga kerja
menurutnya penting, terlebih di negara dengan penduduk usia kerja yang hampir
mencapai 200 juta orang.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang dirilis Badan Pusat Statistik
(BPS), jumlah penduduk usia kerja mencapai 194,78 juta orang dengan jumlah
angkatan kerja mencapai 124,01 juta orang.
Jika revisi tidak dilakukan, menurut Syah industri dapen tidak akan tumbuh
signifikan. Di antaranya karena pendanaan wajib melalui Badan Penyelenggaran
Jaminan Sosial (BPJS) serta Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) cenderung
telah terukur.
Page 87 of 153.
