Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MARET 2019
P. 87
"Revisi UU ini patut sesegera mungkin direalisasikan. Kalau lihat dapen, jumlah
DPPK selalu turun, berarti peluangnya ada di DPLK dong. Jadi, perlu untuk
merangsang industri tumbuh."
Menurut dia, banyak poin dalam UU Dana Pensiun yang perlu direvisi. Salah satunya
yakni terkait dengan anuitas.
Seperti diketahui, berdasarkan UU Dana Pensiun, pembayaran manfaat pensiun
kepada peserta atau pihak yang berhak atasnya dapat dialihkan pengurus dengan
membeli anuitas seumur hidup dari perusahaan asuransi jiwa.
Perusahaan asuransi jiwa ini selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan
pembayaran manfaat pensiun itu secara anuitas atau berkala. Nur Hasan menilai
skema ini sudah tidak lazim digunakan.
Poin lain, sambung Nur Hasan, UU Dana Pensiun menyatakan bahwa dana pensiun
lembaga keuangan atau DPLK hanya dapat dibentuk oleh dua entitas, yakni bank
dan asuransi jiwa. Menurutnya, bentuk entitas pendiri itu seharusnya bisa diperluas.
"Konsep produknya itu sama dengan reksa dana sebenarnya. Dan harusnya asuransi
umum juga boleh [membentuk DPLK]," sebut dia.
Hal lain yang perlu disesuaikan, lanjut dia, adalah sejumlah aturan baru yang
muncul dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2017 tentang
Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun.
Sejumlah ketentuan, termasuk jenis manfaat lain, belum termuat dalam UU Dana
Pensiun.
Penetapan revisi UU Dana Pensiun dengan memuat poin soal manfaat lain itu
diyakini bakal menyelesaikan polemik pengenaan pajak pada sejumlah instrumen
baru yang dimungkinkan dalam POJK tersebut.
"Kalau aturan POJK itu dimasukan ke UU lebih dahulu, tidak akan terjadi perbedaan
pendapat tentang program pesangon dan lainnya. Revisi bisa menjawab semua
kegalauan itu dan memberikan rangsangan agar pemain baru kian bertambah,
khususnya DPLK."
Sementara itu, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) mengaku telah dimintai
masukan oleh regulator terkait penyesuian naskah akedemis dan draf revisi UU
Dana Pensiun.
Ketua Umum ADPI Suheri mengaku telah mengetahui bahwa regulator kembali
mendorong revisi UU Dana Pensiun. "Mereka juga sedang meminta pendapat ADPI,"
tuturnya.
Page 86 of 153.
