Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MARET 2019
P. 90
Beberapa poin yang diusulkan diubah antara lain pencantuman pasal soal dapen
syariah.
Seperti diketahui, UU No.11/1992 tidak mengatur ketentuan mengenai dana pensiun
syariah. Padahal, perkembangan lembaga keuangan lain yang berbasis syariah
sangat pesat. Contohnya sektor perbankan dan asuransi. Sementara itu, saat ini
sudah ada beberapa DPLK yang menawarkan produk investasi dalam instrumen
keuangan syariah misalnya DPLK Muamalat dan DPLK Manulife.
Poin lainnya yakni terkait dengan fleksibilitas iuran dan manfaat. Dalam naskah
akademik, besaran iuran diminta lebih fleksibel sehingga peserta dapat menambah
iurannya sendiri.
Adapun pada UU No.11/1992, besarnya manfaat pensiun, iuran dan kekayaan
peserta program pensiun tidak boleh melampaui jumlah yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.
UU Dana Pensiun menetapkan pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara
berkala sekali sebulan. Tetapi dalam praktik, beberapa dana pensiun mengalami
kesulitan menampung aspirasi peserta, khususnya pensiunan akan kebutuhan
adanya tunjangan hari raya.
Di samping itu, pengaturan usia pensiun normal dinilai akan berbeda pada setiap
perusahaan sesuai dengan industrinya. Terkait dengan hal tersebut, usia pensiun
normal sebaiknya dikaitkan dengan peraturan yang berlaku pada pemberi kerja agar
konsisten.
UU Dana Pensiun pada 1992 belum mengatur secara jelas kewenangan menteri
untuk memberhentikan pengurus dari jabatannya ketika terjadi pelanggaran. Untuk
itu, perlu ada ketentuan yang memberi kewenangan kepada menteri untuk
memberhentikan pengurus.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengawas Dana Pensiun OJK Andra Sabta
menyebutkan industri dana pensiun telah mengalami perubahan, sehingga perlu
segera dilakkan perubahan terhadap regulasi yang memayungi industri tersebut.
Tambahan pula, dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan cukup berpengaruh
terhadap struktur bisnis industri dapen saat ini
Menurutnya, perubahan UU Dana Pensiun sudah beberapa kali diajukan ke program
legislasi nasional (Prolegnas), tetapi sampai saat ini belum mendapat kesempatan.
"Pentingnya UU Dapen diubah karena kondisi industri dapen juga sudah berubah di
Indonesia," ujarnya, saat dihubungi Bisnis, Senin (18/3).
Page 89 of 153.
