Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 FEBRUARI 2020
P. 49
menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi," tertulis dalam beleid
tersebut.
Direksi pun diwajibnya untuk menerapkan tata kelola teknologi informasi yang
efektif. BPJS pun wajib membangun pusat data terpadu yang digunakan secara
bersama-sama untuk penyelenggaraan program Jaminan Sosial, dengan tetap
menjaga kerahasiaan informasi.
Selain itu, BPJS pun perlu melakukan tata kelola iuran dan menerapkan manajemen
risiko. Penerapan tersebut dilakukan dengan pengendalian internal, di antaranya
mencakup monitoring dan pelaporan atas penilaian kualitas sistem pengendalian
internal, termasuk fungsi internal audit.
PP itu pun menegaskan bahwa BPJS yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Adapun, penilaian capaian kinerja BPJS akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan,
Menteri Ketenagakerjaan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)..
Page 48 of 82.
