Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 FEBRUARI 2020
P. 48
Title PERPRES TATA KELOLA BPJS TERBIT, INVESTASI JADI SOROTAN
Media Name bisnis.com
Pub. Date 11 Februari 2020
https://finansial.bisnis.com/read/20200211/215/1199907/perpres-tata-ke lola-bpjs-
Page/URL
terbit-investasi-jadi-sorotan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2000
tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Beleid tersebut
mencakup pelaksanaan tata kelola investasi, teknologi informasi, data, dan iuran.
Beleid itu ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Januari 2020 dan
diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 31 Januari 2020.
Berdasarkan PP tersebut yang diutip Selasa (11/2/2020), terdapat delapan prinsip
yang menjadi pedoman tata kelola yang baik dari BPJS, yakni keterbukaan,
akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran,
prediktabilitas, partisipasi, serta dinamis.
Sebagai bentuk penerapan tata kelola yang baik, PP tersebut mengatur agar Dewan
Pengawas dan Direksi memiliki hubungan kerja yang baik dan dapat
dipertanggungjawabkan. Kedua pihak pun harus menjalankan tugas, wewenang,
dan tanggung jawabnya masing-masing dengan saling menghormati.
Selain itu, untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dan Direksi
BPJS dapat membentuk kelengkapan organ BPJS yang berupa komite. Pembentukan
komiter tersebut dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan BPJS.
"Jumlah komite sebagaimana dimaksud pada ayat 1 [Pasal 10] paling banyak terdiri
atas tiga komite, paling sedikit komite yang menjalankan fungsi audit dan fungsi
manajemen risiko," tertulis dalam Pasal 10 ayat 3 dari PP tersebut.
Selain itu, PP 25/2000 pun mengatur secara khusus tata kelola investasi dari BPJS.
Tertulis bahwa Direksi wajib mengambil keputusan investasi secara profesional dan
mengoptimalkan pengembangan dana investasi dengan mempertimbangkan aspek
likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, ekamanan dana, dan hasil yang memadai.
"Dalam mengelola investasi, Direksi wajib melakukan analisis terhadap risiko
investasi serta rencana penanganannya dalam hal terjadi peningkatan risiko
investasi; dan melkaukan kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam
Page 47 of 82.
