Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 FEBRUARI 2020
P. 51
dipertanggungjawabkan. Kedua pihak pun harus menjalankan tugas, wewenang,
dan tanggung jawabnya masing-masing dengan saling menghormati.
Selain itu, untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dan Direksi
BPJS dapat membentuk kelengkapan organ BPJS yang berupa komite. Pembentukan
komite tersebut dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan BPJS.
"Jumlah komite sebagaimana dimaksud pada ayat 1 [Pasal 10] paling banyak terdiri
atas tiga komite, paling sedikit komite yang menjalankan fungsi audit dan fungsi
manajemen risiko," tertulis dalam Pasal 10 ayat 3.
Selain itu, Perpres 25/2020 pun mengatur secara khusus tata kelola investasi dari
BPJS. Tertulis bahwa Direksi wajib mengambil keputusan investasi secara
profesional dan mengoptimalkan pengembangan dana investasi dengan
mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana,
dan hasil yang memadai.
"Dalam mengelola investasi, Direksi wajib melakukan analisis terhadap risiko
investasi serta rencana penanganannya dalam hal terjadi peningkatan risiko
investasi; dan melakukan kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam
menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi," tertulis dalam beleid
tersebut.
Saat ini, BP Jamsostek membukukan dana kelolaan Rp431,9 triliun pada akhir
Desember 2019. Dana ini termasuk dari penambahan iuran sebesar Rp73,1 triliun..
Page 50 of 82.
