Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 FEBRUARI 2020
P. 53
Selain itu, untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dan Direksi
BPJS dapat membentuk kelengkapan organ BPJS berupa komite. Pembentukan
komiter tersebut dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan.
"Jumlah komite sebagaimana dimaksud pada ayat 1 [Pasal 10] paling banyak terdiri
atas tiga komite, paling sedikit komite yang menjalankan fungsi audit dan fungsi
manajemen risiko," tertulis dalam Pasal 10 ayat 3 dari PP tersebut.
Selain itu, Perpres 25/2000 pun mengatur secara khusus tata kelola investasi dari
BPJS. Tertulis bahwa Direksi wajib mengambil keputusan investasi secara
profesional dan mengoptimalkan pengembangan dana investasi dengan
mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, ekamanan dana,
dan hasil yang memadai.
"Dalam mengelola investasi, Direksi wajib melakukan analisis terhadap risiko
investasi serta rencana penanganannya dalam hal terjadi peningkatan risiko
investasi; dan melkaukan kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam
menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi," tertulis dalam beleid
tersebut.
Page 52 of 82.
