Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 FEBRUARI 2020
P. 50
Title INVESTASI BP JAMSOSTEK, SETELAH PEPRES TATA KELOLA TURUN
Media Name bisnis.com
Pub. Date 11 Februari 2020
https://finansial.bisnis.com/read/20200211/215/1199925/investasi-bp-ja msostek-
Page/URL
setelah-pepres-tata-kelola-turun
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(Dewas BPJS Ketenagakerjaan) atau lebih dikenal edngan Dewas BP Jamsostek
menyiapkan langkah teknis setelah terbitnya Peraturan Presiden No. 25/2020
tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Ketua Dewas BP Jamsostek Guntur Witjaksono menjelaskan pihaknya masih
melakukan kajian dan koordinasi sebagai tindak lanjut aturan baru yang dikeluarkan
pemerintah tersebut.
"BP Jamsostek masih perlu mengkaji dan mengkoordinasikan tindaklanjut dari
Perpres 25/2020, baik yang menyangkut Organ BPJS, dewan pengawas direksi,
maupun terkait dengan instansi luar," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11/2/2020).
Guntur menyebutkan setelah Perpres tata kelola ini terbit, secara internal dewan
pengawas menyiapkan aturan teknis untuk menjadi panduan operasional. Apalagi
sejumlah organ yang ditetapkan dalam peraturan presiden telah terlebih dahulu
ditetapkan dalam peraturan direksi.
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Beleid
tersebut mencakup pelaksanaan tata kelola investasi, teknologi informasi, data, dan
iuran.
Aturan yang menjadi penerapan tata kelola badan publik dengan kelolaan lebih dari
Rp430 triliun itu ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Januari 2020 dan
diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 31 Januari 2020.
Dalam beleid tersebut, terdapat delapan prinsip yang menjadi pedoman tata kelola
yang baik bagi BPJS, yakni keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian,
kesetaraan dan kewajaran, prediktabilitas, partisipasi, serta dinamis.
Sebagai bentuk penerapan tata kelola yang baik, Perpres tersebut mengatur agar
dewan pengawas dan direksi memiliki hubungan kerja yang baik serta dapat
Page 49 of 82.
